Pimpinan DPR siap mundur jika RUU Perampasan Aset tak disahkan 2026. Gerindra dan Presiden Prabowo tegaskan komitmen berantas korupsi demi pemerintahan bersih.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa lembaganya menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026.

Jika DPR ingin melindungi aset rakyat, jangan hanya mengganti kata “perampasan”.

Wakil Ketua DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset akan sasar harta koruptor. Namun, draf RUU masih disempurnakan dan publik meminta akses.

Komisi III DPR RI mengebut pembahasan RUU Perampasan Aset dalam 8 pekan agar dapat sah paling lambat pada Desember 2026 mendatang.

RUU Perampasan Aset juga akan mengatur 2 metode perampasan, yakni perampasan berlandaskan putusan pengadilan dan perampasan tanpa putusan pengadilan.

Massa AMPB asal Pati membubarkan diri dari depan DPR setelah mendapat komitmen pimpinan DPR menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desembe

Masa 3,5 bulan itu bisa pendek, bisa juga panjang. Yang terpenting adalah political will, bukan akrobat dan drama.

Publik dan pakar mendesak perubahan nama agar lebih fokus pada pemulihan aset dan melindungi hak milik.

Meloloskan RUU Perampasan Aset melalui proses pembentukan yang tertutup justru jadi ancaman fatal. DPR harus buka draf terakhir.

Sinyalemen ada yang 'menunggangi', sedikit banyak telah melemahkan atau mendelegitimasi perjuangan Botok dkk dalam bendera AMPB.

IM57 Institute menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan RUU Perampasan Aset di DPR RI karena draf belum dibuka.

Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengungkap bahwa Megawati khawatir undang-undang Perampasan Aset disalahgunakan oleh penegak hukum.

RUU Perampasan Aset menghadirkan mekanisme NCBAF, memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana. Pahami urgensi, pro-kontra, & dampaknya bagi Indonesia.

Pakar Hukum Universitas Trisakti usulkan pengawasan digital dan transparansi di RUU Perampasan Aset. RUU menarget 13 jenis kejahatan demi pemulihan aset yang adil.

Dalam rapat paripurna DPR, Ketua Komisi III Habiburokhman menargetkan bahwa RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang pada Desember 2026.

Jurnalis senior mengusulkan agar RUU Perampasan Aset mengatur perlindungan tegas bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.

Para wakil rakyat bertekad bulat mengesahkan RUU Perampasan Aset, haters pemerintah pun disenggol.

Pakar hukum dari UGM, Oce Madril, melihat ada lima isu krusial dalam RUU Perampasan Aset. Simak selengkapnya!

Pakar hukum menilai RUU Perampasan Aset perlu memuat pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta butuh kompetensi aparat yang mumpuni.