DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung pada Desember 2026.

RUU Perampasan Aset diarahkan untuk memperkuat upaya negara dalam memulihkan hasil tindak pidana dengan tetap menjamin proses hukum yang adil.

RUU Perampasan Aset diharapkan mengatur mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan, termasuk kasus investasi bodong dan penipuan keuangan.

Habiburokhman mewanti-wanti bahwa RUU Perampasan Aset bisa berubah menjadi bumerang jika penerapannya tidak dilakukan secara hati-hatian.

Soedeson Tandra menegaskan bahwa, RUU Perampasan Aset bakal menjadi alat pemutus rantai ekonomi kejahatan.

Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.

RUU Perampasan Aset kembali bergulir di DPR setelah bertahun-tahun. Target pengesahan 2026, regulasi ini jadi kunci berantas korupsi. Apa saja dinamikanya?

Habiburokhman resmi pimpin Panja RUU Perampasan Aset, bersama Soedeson Tandra sebagai Wakil Ketua. Komisi III akan percepat pembahasan.

Advokat OC Kaligis kritik keras RUU Perampasan Aset di DPR RI. Ia khawatir kewenangan penyitaan tanpa putusan pidana picu penyalahgunaan wewenang.

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menilai RUU Perampasan Aset ditunggu publik dan harus selesai sesuai target yakni sah tahun ini.

Pakar UGM usulkan badan pemulihan aset independen dalam RUU Perampasan Aset untuk cegah konflik dan efektifkan tata kelola aset hasil tindak pidana.

Narasi Sahroni menolak RUU Perampasan Aset adalah keliru. Ia telah menjamin bahwa RUU Perampasan Aset disahkan pada 15 Desember 2026.

Akademisi UGM membeberkan empat kategori aset yang dapat disita atau dirampas negara dalam penegakan hukum saat rapat DPR bahas RUU Perampasan Aset.

Panja RUU Perampasan Aset akan mulai bekerja pada 5 November 2025. Mereka akan langsung membahas substansi RUU itu.

RUU Perampasan Aset disorot! KPK usul harta tak lapor LHKPN bisa dirampas. Pakar hukum mendukung, namun sayangnya draf RUU belum akomodir konsep _unexplained wealth_.

Ketua DPR Puan Maharani memastikan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana akan disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026.

Pengamat mengingatkan agar kewenangan perampasan aset tetap diawasi dan tidak disalahgunakan.

PDI-P mendukung RUU Perampasan Aset namun menekankan pentingnya aparat penegak hukum yang bersih dan profesional. Aset harus dioptimalkan untuk kemanfaatan rakyat.

Pakar peringatkan risiko penurunan nilai aset sitaan pada RUU Perampasan Aset, berkaca dari Italia yang 95 persen asetnya anjlok hingga nol.

Panja RUU Perampasan Aset DPR membidik pelaku kejahatan investasi bodong hingga biro perjalanan haji dan umrah abal-abal untuk bisa dijerat pidana.