MK menyatakan tidak mendapatkan bukti yang bisa meyakinkan bahwa ijazah Wapre Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setara SMA

MK tak temukan bukti dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri setara dengan SMA.

MK menyatakan tak dapat mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden meski tak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah. Kenapa?

Kemendikdasmen memberikan penjelasan tentang penyetaraan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

AI bukan hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga relasi sosial, distribusi kesejahteraan, bahkan makna pekerjaan itu sendiri.

Eks Menko Polhukam Mahfud MD menilai, putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran berlaku surut.

PKS menyerukan polemik ijazah Gibran jadi evaluasi pemilu, meskipun putusan MK final. Al Muzzammil Yusuf tekankan pentingnya keadilan publik & meritokrasi.

DKPP telah menerima 5 laporan terkait Putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026, termasuk dari Denny Indrayana. Aduan sedang diverifikasi untuk dijadwalkan sidang.

Mahakamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak melihat bukti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setara SMA sederajat.

Lulusan program Paket C mendapatkan ijazah yang secara resmi diakui setara dengan ijazah SMA.

Reuters, ABC News, CNA, dan The Straits Times menyoroti kasus ijazah Gibran setelah MK menolak gugatan terkait syarat pendidikannya.

Mahkamah Agung akan konferensi pers pada Senin besok, jelaskan putusan kasasi yang nyatakan Suket ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming tak sah.

Partai Gerindra meminta polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka diselesaikan konstitusional setelah MA membatalkannya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming digugat ke PTUN Jakarta terkait ijazah. Kuasa hukumnya menyatakan Gibran siap hadir dan menunjukkan ijazahnya untuk membuktikan keaslian.

Prabowo diklaim buka suara terkait polemik ijazah Gibran yang menjadi sorotan masyarakat. Namun, narasi itu keliru.

DKPP mengungkapkan aduan yang berkaitan dengan putusan MK tentang ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka masih dalam tahap verifikasi.

Karena MK tidak mendiskualifikasi Gibran, bukan berarti seluruh persoalan otomatis berakhir. Konstitusi masih menyediakan mekanisme lain.

Dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026, pengucapan putusan sengketa ijazah Gibran Rakabumung Raka dijadwalkan pada 5 Oktober hingga 6 Oktober 2026.

Bertahun-tahun bertugas di jalan membuat Aiptu Dulyani terbiasa mengamati pola pelat nomor kendaraan.

Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di MK. Gugatan UU Pemilu desak KPU verifikasi faktual ijazah capres-cawapres.