Kubu Roy Suryo berharap Jokowi memenuhi panggilan pengadilan jika perkara ijazah berlanjut ke tahap pembuktian.

Ade Darmawan bersaksi di sidang Dokter Tifa, ungkap kekecewaan masyarakat atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Pilihan politik pendukung dinilai turut dipersoalkan.

Anggota DPRD Semarang F Tika Mantofany menanggapi isu ijazah palsu. KPU Semarang konfirmasi ia sah mendaftar dengan ijazah SMA.

Video sivitas akademika UGM yang dikaitkan dengan pemanggilan Jokowi sebagai saksi ijazah palsu adalah keliru. Simak penjelasannya.

"Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi," kata Jokowi.

Jaksa menyebut Roy Suryo mengabaikan klarifikasi resmi UGM tentang keaslian ijazah Jokowi dan tetap menyatakan 99,9 persen palsu.

Anggota DPRD Semarang dari PSI F Tika diterpa isu ijazah S1 palsu. KPU Semarang tegaskan pencalonannya sah gunakan ijazah SMA.

Saksi dari relawan Projo, Freddy Alex Damanik, mengaku belum pernah melihat ijazah asli Jokowi secara langsung.

Ade Darmawan, saksi yang dihadirkan dalam sidang dokter Tifa, menyebut Jokowi kecewa karena ijazah pendidikannya dituding palsu.

Dalam audit, temuan paling berbahaya bukanlah kontrol yang tidak ada, melainkan kontrol yang diyakini berjalan padahal tidak.

Pertanyaannya adalah kenapa selalu Gibran yang notabene wakil presiden yang jadi target pemakzulan?

Jangan mengubah lapangan peradilan menjadi lapangan sepak bola antarkampung.

Syarat formal harus bisa dibuktikan dengan dokumen yang memang dirancang untuk membuktikannya.

Putusan kasasi MA terkait Suket Ijazah Gibran memberi alasan kuat untuk meminta penjelasan administratif yang terbuka.

Bagaimana menindaklanjuti putusan MK dan skenario hukumnya ke depan terkait ijazah Gibran? Paling tidak terdapat tiga skenario hukum dan politik.

Seorang warga menggugat UU Pemilu ke MK, menuntut ijazah S1-S3 diakui sebagai bukti kelulusan capres-cawapres, tak hanya SMA. Ini alasannya!

Polemik ijazah Gibran menghadapkan KPU pada persoalan yang lebih besar daripada pengaduan ke DKPP. Persoalan itu adalah kepercayaan publik.

Kerumitan putusan MK mudah diringkas jadi pertanyaan awam: “Jadi, bukti ijazah SMA tidak ditemukan, tetapi tetap jadi Wakil Presiden?"

Di media sosial, beredar narasi yang menyebut MK menyatakan ijazah wapres Gibran sah. Narasi itu hoaks.

Putusan MK sudah dijatuhkan, pro dan kontra yang mengiringinya adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.