Ditemukan 983 hasil dari pencarian "Komisi III DPR RI"
Warga Kota Mojokerto punya cara unik sambut Agustusan! Mereka sulap gang kampung jadi 'Lorong Merah Putih' sepanjang 250 meter.
Entourage Bali bantah diskriminasi WNI di event lari, klaim peserta Indonesia menjadi kelompok terbanyak.
Keberlanjutan telah prasyarat utama untuk memenangkan persaingan ekonomi di masa depan.
Lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR RI sempat ditutup saat Presiden Prabowo melintas menuju gedung parlemen.
DPR RI jamin pembahasan RUU Ketenagakerjaan mempunyai niat baik, diklaim tak akan ulangi polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Koalisi buruh ancam publikasikan parpol tak serius bahas RUU Ketenagakerjaan. Mengejutkan, Apindo datangi buruh, bentuk tim perumus bersama membahas RUU ini.
Koalisi Buruh ingatkan DPR dan pemerintah agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan tak ulangi polemik omnibus law UU Cipta Kerja yang picu protes.
Nurhadi mengingatkan agar larangan bagi SPPG menggunakan barang bersubsidi perlu diikuti dengan kesiapan tata kelola agar biaya SPPG tak naik.
Usulan pajak menjadi pengurang pajak tidak dapat langsung diterapkan dan perlu dibahas lebih lanjut, khususnya dari segi penyesuaian regulasi.
KSSK melaporkan kredit perbankan tumbuh 11,5 persen, tetapi DPR menyoroti kredit UMKM yang hanya naik 0,6 persen hingga Mei 2026.
463 dari 580 anggota DPR RI menghadiri rapat paripurna DPR dengan agenda pidato Presiden Prabowo Subianto terkait nota keuangan dan RAPBN 2027.
Usai melakukan penembakan di luar kantor korban, Chalong sempat mengikuti siaran langsung atau livestream di YouTube.
Namun, hingga kini, DPR RI belum menerima Surat Presiden yang berisi nama calon gubernur BI untuk diproses.
Penahanan Febrie Adriansyah dinilai ironis. Selama ini tersangka korupsi Kejagung selalu diborgol, giliran eks Jampidsus jadi tersangka tak diborgol.
Junico Siahaan khawatir pelibatan Babinsa TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak dapat mengganggu hubungan baik antara aparat dengan warga.
RUU ini juga mengatur pengeluaran sebesar 1,15 triliun dollar AS (sekitar Rp 20.585 triliun) untuk militer.
Prabowo ingin membentuk pengadilan ad hoc mengusut kerugian yang terjadi di BUMN. Menteri hingga Pimpinan DPR yang juga kader Gerindra merespons.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal minta 3 Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dicabut.
DPR dan pemerintah ngebut selesaikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk pekerja transportasi online serta bahas masalah PPPK di daerah. Rapat koordinasi terus berlanjut.
Tenggat waktu DPR untuk merampungkan RUU Ketenagakerjaan tinggal dua bulan lagi, kelompok buruh mendatangi parlemen.