Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus kematian Sutrimo di halaman Klinik Mordent, Jaksel.

Pimpinan DPR RI mengizinkan komisi-komisi tetap menggelar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) selama masa reses, termasuk RUU Perampasan Aset.

Komisi III DPR RI mengingatkan hubungan harmonis antara Kepolisian dan Kejaksaan harus tetap berlandaskan profesionalisme.

Komisi III DPR akan memanggil Polda Sumut dan keluarga korban pada Selasa (11/8/2026) untuk memberi penjelasan soal kematian W, mantan istri polisi.

Anggota Komisi IV DPR RI Endang S Tohari menilai praktik pengoplosan beras fortifikasi merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan empat nama pejabat Bank Indonesia (BI) ke DPR melalui Surat Presiden (Surpres).

Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan sebut ada ratusan calon hakim lain yang juga tidak lolos, bukan hanya Albertina Ho.

Komisi II DPR RI akan rapat bahas reformulasi TKD, peningkatan PAD, dan solusi gaji PPPK dengan Mendagri serta kepala daerah pada 30 Juli 2026.

Komisi III DPR menyetujui 14 calon hakim agung dan ad hoc setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan, termasuk tentara dan eks caleg Partai Golkar.

Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum, termasuk kepada mantan Jampidsus Febrie Adriansyah yang tidak diborgol saat penahanannya.

Jurnalis Senior Bambang Harymurti usul RUU Perampasan Aset diganti jadi RUU Melindungi Aset, demi cegah penyalahgunaan dan lindungi hak rakyat.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui penetapan pengganti antarwaktu (PAW) anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031.

DPR RI mengesahkan dua undang-undang tentang kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Malaysia serta Indonesia dan Turki.

Komisi III DPR RI menyerap aspirasi di Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara untuk RUU Perampasan Aset. Simak selengkapnya di sini.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengecam keras perekaman SPG GIIAS tanpa izin yang viral. Ia menegaskan tindakan tersebut melanggar hukum UU Hak Cipta, UU TPKS, dan UU ITE.

Komisi XI DPR siap memproses Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI pilihan Prabowo. Nominasinya disambut positif pasar.

Komisi II DPR RI bersepakat mendorong pemerintah segera menyalurkan kekurangan DBH kepada pemda untuk mengatasi kesulitan pembayaran gaji PPPK.

Lalu Hadrian Irfani menilai anggaran MBG memang harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, agar pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak dikorbankan.

Komisi X DPR rupanya belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia, lembaga baru yang digadang-gadang akan mencetak calon pemimpin.

Gedung DPR/MPR RI akan menjadi lokasi pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.