Komisi III DPR siap menindaklanjuti usulan revisi UU Polri yang direkomendasikan Komisi Reformasi Polri ke Presiden Prabowo.

Komisi III DPR RI soroti masalah hukum SDA, sengketa lahan, dan tambang ilegal di Kalimantan Tengah pascatragedi Barito Utara.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyadari, profesi yang mengemban tugas besar seperti advokat belum mendapatkan perhatian maksimal dari negara.

Anggota DPR Soedeson Tandra menilai penguatan Kompolnas buang-buang waktu dan berpotensi timbulkan masalah baru.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap, RUU PPRT akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026).

Komisi III DPR RI mendukung rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mempertahankan posisi Polri tetap berada di bawah presiden.

Pemerintah memperingati hari otonomi daerah ke-30 tahun. Namun anggota DPR ini menilai otonomi daeran di Indonesia belum berusia 30 tahun.

Pimpinan Komisi II DPR meminta maaf setelah ketua Ombudsman RI jadi tersangka korupsi, mengaku tak tahu kasusnya saat fit and proper test.

Menko Yusril mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan acuan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu legislatif untuk masuk parlemen.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman siap jadi penjamin aktivis buruh dan reforma agraria yang terjerat hukum, menyoroti penerapan KUHP/KUHAP baru.

Kalteng hadapi kendala serius legalitas lahan dan investasi akibat dominasi kawasan hutan negara (75,96%).

Brigadir Arya Supena gugur ditembak begal saat gagalkan curanmor di Bandar Lampung. Kisahnya meninggalkan duka mendalam.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai sistem administrasi kependudukan Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia.

Wakil Ketua DPR RI mendengarkan aspirasi buruh dengan memastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan setelah masa reses.

Wakil Ketua Komisi I DPR Utut mengaku mendapatkan pertanyaan dari delegasi Jerman dan Belanda soal posisi diplomasi Indonesia di dunia internasional.

Komisi IX DPR menegaskan posisinya sebagai leading sector dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Komisi X DPR RI akan memanggil Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk membahas soal isu penghapusan guru honorer mulai 2027.

Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir bagi seluruh anak bangsa.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda sebut pelaksanaan otonomi daerah pada awal penerapannya sempat melahirkan kepala daerah jadi raja kecil.

Kendati demikian, Waketum PAN Viva Yoga menilai bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang ideal adalah sebesar 0 persen.