Pakar menjelaskan pemeriksaan di pengadilan pidana mengenai ijazah terhadap hasil Pemilu maupun jabatan presiden.

MK menilai perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang.

Eks Menko Polhukam Mahfud MD menilai, putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran berlaku surut.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan KPPU terkait penetapan batas atas bunga pinjol terhadap 97 entitas bisnis.

Mantan Ketua Ombudsman, Hery Susanto, akan hadapi putusan pengadilan terkait dugaan suap pada awal November 2026 mendatang.

Tim penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim ajukan kasasi ke MA, mengungkap 5 kekeliruan dalam putusan banding kasus korupsi Chromebook, berjuang bebaskan Nadiem.

Pengamat menilai putusan MK terkait UU Peradilan Militer menjadi momentum untuk membenahi sistem peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pidana.

DKPP telah menerima 5 laporan terkait Putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026, termasuk dari Denny Indrayana. Aduan sedang diverifikasi untuk dijadwalkan sidang.

Putusan banding gugatan Rp 25,9 M petani Kaubun vs PT Gunta Samba dibacakan 26 Oktober. STN siap kerahkan jaringan kawal proses hukum.

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai putusan MK yang menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan Konstitusi telah mengubah sejarah.

Mahkamah Agung batal menggelar konferensi pers terkait putusan pembatalan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka karena belum terima salinan putusan.

Putusan MA soal penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming otomatis berlaku jika Kemendikdasmen tak bertindak 60 hari.

Majelis hakim memerintahkan JPU KPK melanjutkan pemeriksaan perkara TPPU dan pemerasan eks Jampidsus Febrie Adriansyah, setelah menolak eksepsi terdakwa.

Sejak awal AFPI berpandangan penetapan batas atas manfaat ekonomi pinjaman dilakukan berdasarkan arahan regulator.

Mabes TNI menghormati putusan MK yang menyatakan UU Peradilan Militer inkonstitusional bersyarat. TNI akan ubah aturan dalam dua tahun.

Putusan kasasi MA yang mengabulkan gugatan terhadap suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming harus dieksekusi 14 hari sejak diketok palu.

Berhubung Gibran sudah tidak lagi sah menjadi Wapres, maka pilihannya hanya ada dua, yakni mengundurkan diri atau dimundurkan secara terhormat.

Gugatan keabsahan Suket ijazah Gibran Rakabuming Raka sempat ditolak dua kali namun akhirnya dikabulkan MA. Simak kronologi lengkap polemik hukum ini!

Putusan MK terkait peradilan militer dinilai menjadi pijakan kuat untuk mengakhiri praktik impunitas bagi personel militer.

Putusan MK tentang UU Peradilan Militer adalah momentum reformasi hukum. Anggota DPR desak revisi untuk menjamin kepastian hukum prajurit TNI.