Ketua Komisi III DPR mengatakan draf RUU Perampasan Aset mengatur cara perampasan aset, yakni berdasarkan putusan pidana atau tanpa putusan pidana.

Anggota DPR desak pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan MK yang memerintahkan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan di APBN.

Pemerintah ultimatum kuota internet tak boleh hangus setelah putusan MK. Operator wajib sediakan pilihan perlindungan untuk sisa kuota.

Kejaksaan Agung sedang pelajari SEMA MA Nomor 4/2026 yang melarang jaksa mengajukan banding atau kasasi terhadap putusan bebas. Bagaimana dampaknya?

BNPB menilai, putusan MK terkait penetapan status bencana nasional penting untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia.

RUU Perampasan Aset membuka ruang bagi negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana meski pelaku tidak sampai dijatuhi pidana.

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah meminta Kejagung mematuhi putusan MK yang menyatakan TPPU harus didahului tindak pidana asal.

DPD Partai Golkar Kendal belum sanksi kadernya yang tersangkut hukum. Mereka menunggu putusan inkracht.

memperjelas definisi 'kerusuhan' di UU ITE, menegaskan hanya berlaku untuk ruang fisik, bukan ruang digital.

Pengacara Roy Suryo berdebat dengan ahli hukum yang dihadirkan Polda Metro Jaya karena tak baca putusan praperadilan pertama.

Praperadilan eks Jampidsus Febrie Adriansyah kandas. Hakim menilai status tersangka sah, sidang juga mengungkap dugaan Febrie menerima Rp 40 miliar.

Putusan sidang praperadilan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung akan digelar. Tersangka kasus korupsi MBG ini membantah tuduhan dan klaim difitnah.

PN Jakarta Selatan akan putuskan praperadilan Febrie Adriansyah kontra Polda Metro Jaya dan Kejagung terkait TPPU. Febrie minta penyidikan dihentikan dan penetapan tersangka dibatalkan.

Sebanyak 6.727 pekerja di Jawa Barat terkena PHK sepanjang semester I 2026. SPN menyoroti pesangon yang belum dibayar meski putusan telah inkrah.

Anggota DPR mengusulkan jumlah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) dipangkas dari 82 juta ke 26 juta, sasar ibu hamil dan anak stunting.

MK juga telah menyatakan bahwa affirmative action bagi perempuan dalam KPU harus berjalan jika calon perempuan memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.

Charles Honoris dari PDI-P mendesak pemerintah segera pisahkan anggaran Makan Bergizi Gratis dari pendidikan mulai tahun anggaran 2027.

BNPB hormati putusan MK tentang penetapan status bencana. Kini lebih jelas, bantuan pusat tetap jalan meski bencana tak berstatus nasional.

MK tegaskan penghinaan Presiden/Wapres delik aduan, hanya dapat diadukan oleh Presiden/Wapres sendiri. Ini hindari multitafsir Pasal 218, 219, 220 KUHP.

Kejelasan indikator akan membantu pemerintah lebih objektif, transparan, dan terukur dalam menghadapi bencana yang berdampak kepada masyarakat.