Mahkamah Konstitusi batasi pelaporan dugaan penghinaan presiden/wapres. Kini, hanya Presiden/Wapres yang dapat mengadukan.

Masyarakat perlu memahami bahwa konstitusi bukan milik para ahli hukum, melainkan milik seluruh rakyat.

Publik menanti peraturan teknisnya agar putusan MK dapat segera dijalankan sehingga memulihkan kerugian hak ekonomi warga negara.

Menempatkan anggaran bencana di kasta bawah sama artinya dengan menomorduakan nyawa rakyat.

Tumpukan sampah berujung di MK. Isu kebersihan meluas jadi persoalan konstitusi, menyoroti hak lingkungan sehat warga dan tantangan pengelolaan.

Dengan keluarnya SEMA No. 3/2026, penanganan kasus yang berlarut-larut dapat dihilangkan, sekaligus menjamin keadilan prosedural.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap langkah pemerintah harus memiliki arah yang jelas dan berpijak pada kepentingan bangsa.

Ketua KY ke MA terkait polemik sanksi hakim naik dua kali lipat. Ia bilang sanksi itu berdasarkan laporan sebelum gaji hakim naik.

Untuk mengakomodasi usulan Prabowo soal kewarganegaraan ganda terbatas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merevisi UU Kewarganegaraan.

Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada Jumat (21/8/2026) mengizinkan untuk melanjutkan proyek pembangunan ruang dansa Gedung Putih.

Destry Damayanti akan dilantik sebagai Gubernur BI, agenda awalnya membagi tugas Dewan Gubernur dan memperkuat sinergi dengan pemerintah.

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menekankan pentingnya konstitusi organisasi dalam menghadapi berbagai dinamika menjelang muktamar

MK tidak memiliki cukup alasan untuk mengkonstruksi adanya “komponen utama” dalam sistem Pendidikan.

Mahkamah Agung lahir saat Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana sejarah lembaga peradilan tertinggi ini?

Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) yang menyampaikan manifestonya memperjuangkan Indonesia yang adil, demokratis, berdaulat, dan berkelanjutan.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh tegaskan MK takkan jadi mediator sengketa audit rugi negara. Ia dorong BPK pimpin standarisasi audit antarlembaga hukum.

Putusan MK penegasan bagaimana negara demokratis memperlakukan kritik warga. Jangan menyamakan martabat lembaga dengan perasaan pejabat.

Tim kuasa hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah menilai putusan praperadilan yang menolak permohonan kliennya mengandung keraguan.

Putusan MK bukan hambatan, melainkan momentum kejujuran bernegara. Mendisiplinkan anggaran, memurnikan dana pendidikan, dan memperkuat legitimasi MBG.

Putusan MK meredam praktik lama yang kerap meresahkan: lingkaran pendukung kekuasaan menjelma jadi "polisi moral", membonsai ruang kebebasan sipil.