Mahakamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak melihat bukti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setara SMA sederajat.

Sistem yang dibangun harus tetap berpijak pada konstitusi, kebutuhan nasional, dan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.

Yang belum datang adalah kebijakan yang membuat pengakuan penghayat kepercayaan terasa di loket Dukcapil, di ruang kelas, dan di kantor catatan sipil.

Hakim Tipikor menunda putusan sela eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Apa alasannya?

Sanksi dari AS akan memutus sumber daya ICC sekaligus melumpuhkan kemampuannya untuk beroperasi.

Mahkamah Agung menyesalkan perbuatan aktivis APMB Supriyono alias Botok yang menyiram air ke Juru Bicara PN Pati Retno Listiani.

Kini, status Gibran sebagai Wapres, semuanya tergantung para politisi di Senayan. Masalah hukum sudah selesai.

Tidak adanya pembatasan jumlah anggota Wantimpres dalam UU Wantimpres berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ukuran wibawa PTUN bukan banyaknya putusan yang dibacakan, melainkan seberapa nyata putusan itu mengubah hidup orang yang mencari keadilan.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 15/2026 diatur bahwa satu anggota Wantimpres mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 76.500.000 setiap bulannya.

Apakah kasus ini akan lewat begitu saja hingga Pilpres 2029? Secara politik, besar kemungkinan ya.

Putusan MK sudah dijatuhkan, pro dan kontra yang mengiringinya adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Amar putusan MK “tidak dapat diterima”, tapi pertimbangan hukumnya justru “menggugat”. Berbahaya jika dibaca setengah-setengah.

Gibran tetap sah sebagai Wapres, sampai ada lembaga lain kelak yang memberikan penilaian sebaliknya. Namun, ia bermasalah dari sisi moral.

Putusan MK bukan hanya koreksi atas norma yang bermasalah; melainkan teguran konstitusional atas reformasi peradilan militer yang belum tuntas.

Apakah MK akan memikul seluruh hujatan dan pujian setelah melempar bola perihal ijazah Gibran ke DPR?

Tidak ada pernyataan tegas yang membela Gibran, juga tidak ada jarak yang diambil. Merangkul dan diam.

Syarat memiliki kantor untuk parpol digugatnya, karena Sabar ingin mendirikan partai baru bernama Partai Syariah Sosial Indonesia (PSSI).

Apabila opsi pengunduran diri Gibran dari posisi Wapres tidak diambil, proses politik melalui mekanisme pemakzulan di DPR dinilai berpotensi ditempuh.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyinggung soal reformasi peradilan militer usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).