Advokat Amin Fahrudin meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait tindak pidana mengatur batas waktu penyitaan harta pejabat.

Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset, memajukan jadwal RDPU ke masa reses. Target pengesahan 15 Desember 2026.

Panja RUU Perampasan Aset mengusulkan agar kejahatan investasi bodong hingga penipuan biro perjalanan haji dan umrah masuk dalam cakupan aturan.

Guru Besar Unhas menolak pengaturan soal harta kekayaan tak wajar (illicit enrichment) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Wamen HAM Mugiyanto mendesak percepatan RUU Perampasan Aset untuk berantas kejahatan, namun tegaskan harus sejalan dengan jaminan HAM.

Dosen UGM Muhammad Fatahillah Akbar mendesak RUU Perampasan Aset berfokus pada pemulihan hak korban kejahatan finansial, bukan sekadar kerugian negara.

JAMAK menilai, negara tak boleh curiga kekayaan pejabat yang bertambah merupakan hasil tindak pidana, tolak ilicit enrichment di RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset perlu melihat LHKPN bukan sebagai pengganti proses pidana, melainkan sebagai salah satu instrumen awal dalam pengawasan kekayaan.

Kelompok buruh akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk mengawal pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan besok, Selasa (6/10/2026).

Demo mahasiswa BEM SI digelar hari ini di depan Gedung DPR Jakarta. Simak lokasi, jam aksi, 4 tuntutan, dan alternatif jalan untuk pengendara.

Massa BEM SI dan LMND membubarkan diri dari depan Gedung DPR RI setelah sempat terlibat aksi saling dorong dengan polisi imbas bakar ban.

Demo mahasiswa digelar di depan DPR siang ini. Polisi mengimbau masyarakat mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.

BEM SI akan demo di DPR/MPR RI hari ini menuntut pendidikan gratis dan kesejahteraan guru. Polda Metro siapkan rekayasa lalu lintas situasional. Simak tuntutan intinya!

Ketua Umum Peradi mengingatkan risiko moral hazard, jika perampasan aset ditetapkan sebagai target pemasukan negara.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyambut baik dukungan DPR tersebut.

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan akan segera disahkan pada 6 Oktober 2026.

DPR RI berkomitmen wujudkan RUU Ketenagakerjaan yang adil bagi buruh dan pengusaha. Proses legislasi terus menampung aspirasi dan ditargetkan rampung Oktober 2026.

DPR RI dan pemerintah sepakat bawa RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ke Rapat Paripurna. Simak selengkapnya di sini.

DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dengan 313 pasal, diharapkan memperkuat perlindungan pekerja dan pengusaha menuju keadilan.

Pemerintah meneken Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Administrasi Kependudukan di Kemendagri, libatkan 7 kementerian. Fokus pada sistem terintegrasi dan perlindungan data.