Kejari serahkan barang rampasan negara berupa enam bangunan terkait Kebun Binatang Bandung pada Pemkot.

Jaksa Agung ST Burhanuddin pastikan penegakan hukum pelanggaran hutan dipastikan jangkau luar negeri.

Demo hari ini dijadwalkan berlangsung di sejumlah lokasi, mulai dari Silang Selatan Monas, Tugu Tani, Tugu Proklamasi, hingga Gedung DPR/MPR.

Hindari kawasan Istana Negara dan Sudirman-Thamrin besok karena ada aksi massa. Cek info rekayasa lalu lintas dari Polda Metro di sini.

UU Reforma Agraria Pengaturan Reforma Agraria membuka peluang pemulihan hak masyarakat atas tanah yang tercatat sebagai aset negara.

Menurut Suahasil, salah satu pendorong aliran modal asing tersebut adalah instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang semakin atraktif.

Terdapat potensi serangan yang lebih banyak di masa depan.

Binance memperkirakan aset kripto senilai 6,3 miliar dollar AS terdampak peretasan ini, lebih besar dibanding insiden Bybit tahun 2025.

Paguyuban Lender DSI mendesak transparansi penuh atas aset perusahaan yang diblokir, menuntut restitusi maksimal.

Audiensi bukan acara seremonial atau bonus keramahan DPR, tapi bagian dari kewajiban yang dibebankan UU. Rakyat datang menagih tugas itu.

Pemerintah sahkan DIM RUU Adminduk, perkuat NIK sebagai identitas tunggal, atur izin tinggal dan paspor, demi sistem terintegrasi serta layanan publik berkualitas.

Komnas Haji menyoroti ketimpangan distribusi nilai manfaat dan mendorong revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjamin keadilan bagi seluruh jemaah.

DPR masih membahas wacana penambahan jumlah komisioner KPU dan Bawaslu melalui revisi UU Pemilu. Keputusan final menunggu dinamika panja.

Revisi RUU Hak Cipta digodok DPR & Pemerintah, berfokus lindungi karya AI, jurnalistik, dan tata kelola royalti yang lebih transparan di era digital.

Menko Bahlil Lahadalia umumkan progres RUU Migas capai 90%, bentuk BUK Migas yang akan menggantikan SKK Migas dan bertanggung jawab ke Presiden.

Panja DPR masih membahas revisi UU Pemilu secara tertutup. Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ungkap alasan dan isu sensitif yang dibahas.

RUU Pembentukan Undang-Undang yang disiapkan DPR akan memisahkan aturan pementukan UU dengan aturan di bawahnya yang ada di UU PPP.

Panja RUU Pemilu batal menggelar rapat dengan Kemendagri dan penyelenggara pemilu hari ini, rapat ditunda hingga masa reses selesai.

Lantas, apa saja aturan yang akan dirangkum dalam RUU Hak Cipta yang ditargetkan rampung pada 17 Desember 2026?

Jangan sampai yang paling sibuk bersumpah atas nama pemuda justru orang-orang yang tidak pernah memperoleh mandat dari mahasiswa yang mereka wakili.