McDonald’s luncurkan menu spesial 17-an dalam rangka HUT ke-81 RI. Apa saja menunya dan bagaimana rasanya?

Bahlil menegaskan tak ada keterlibatan PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan impor minyak dari Rusia.

Presiden Prabowo Subianto memantau kasus Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus. Pemerintah tegaskan soliditas aparat.

DPD RI ingin agar RUU Daerah Kepulauan nantinya menjadi undang-undang yang bersifat lex specialis.

Prabowo menepis anggapan sejumlah pihak bahwa Indonesia akan kolaps karena Indonesia semakin kuat.

Menjelang peringatan HUT ke-81 RI, pemulihan sejumlah ruas jalan yang terdampak bencana di Pulau Sumatra mulai menunjukkan hasil.

Anggota DPR Nurhadi menegaskan bahwa peserta BPJS Kesehatan bukanlah pasien kelas dua usai ramai komentar nirempati tenaga kesehatan ke pasien BPJS.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah mempercepat penanganan sekolah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Beredar unggahan dengan narasi yang menyatakan bahwa Gedung DPR RI dibakar pada 22 atau 23 Juli 2026. Narasi itu hoaks.

Di sidang MK, pihak DPR menegaskan UU PIHU bukan ditujukan untuk mengkriminalisasi jemaah umrah mandiri.

DPR mengusulkan grand design nasional pertembakauan di tengah perdebatan aturan yang dinilai berdampak pada petani, industri, dan penerimaan negara.

Pimpinan DPR RI, menteri Kabinet Merah Putih, KPA mengadakan pertemuan membahas percepatan penyelesaian konflik agraria yang mendesak.

Anggota DPR desak Kementerian Kehutanan perkuat antisipasi karhutla di TNBTS, Jawa Timur, dengan patroli, dan pemantauan hotspot.

Netty Prasetiyani apresiasi BPS terkait penurunan jumlah pengangguran, namun mendesak pemerintah fokus pada kualitas pekerjaan, pendidikan vokasi, dan ekonomi digital.

Kejaksaan Agung menanggapi usulan DPR agar badan pengelola aset sitaan tidak di bawah mereka, seraya mengklaim kesuksesan Badan Pemulihan Aset.

Komisi II DPR mendesak Kemendagri intensifkan pembinaan kepala daerah merespons maraknya korupsi.

MBG tidak cukup hanya dijalankan melalui Keppres atau Perpres, melainkan membutuhkan payung hukum yang lebih kuat setingkat undang-undang.

Pemerintah baru akan menyiapkan konsep dan ikut dalam pembahasan resmi setelah draf selesai disusun.

Anggota DPR mendesak denda dan pencabutan izin beras fortifikasi tak bermutu. Mentan Andi Amran siap berantas mafia demi penanggulangan stunting.

Foto yang menampilkan gedung DPR RI dibakar pengunjuk rasa beredar di media sosial. Narasi itu hoaks. Waspada provokasi!