Masyarakat nantinya dapat diberikan ruang untuk terlibat dalam penyelesaian konflik agraria jika RUU Pengaturan Reforma Agraria disahkan.

Solusi sengketa lahan PT KAI! Pemkot Solo fasilitasi 6 warga Ledoksari terdampak perluasan Stasiun Jebres dengan rusun, kios, dan RTLH.

Sengketa lahan Stasiun Jebres Solo memanas! Dikirim SP 3 pengosongan lahan oleh PT KAI, warga justru resmi melayangkan gugatan ke PN Solo.

Tidak ada surat pemberitahuan yang diterima warga maupun kuasa hukum sebelum adanya pemasangan pagar besi tersebut.

Sidang mediasi warga Ledoksari vs PT KAI ditunda hingga 22 Oktober! Hakim minta kedua pihak saling tahan diri demi kenyamanan Kota Solo.

Penyelesaian konflik agraria kerap menemui jalan buntu ketika tanah yang disengketakan bersinggungan dengan aset negara.

Masjid Sriwedari Solo masih mangkrak di tengah sengketa lahan. Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi menyoroti kondisi masjid saat meninjau lokasi.

Warga Ledoksari berencana mendirikan posko 24 jam usai KAI memagari lahan yang menjadi sengketa. Paguyuban sebut posko seperti pos ronda.

“Pemagaran itu dilakukan kepada aset KAI di mana warga yang menempatinya sudah setuju dan menerima untuk mengosongkan secara mandiri".

Satu warga Ledoksari Solo terima ganti bongkar lahan dari PT KAI untuk perluasan Stasiun Jebres.

Pemkot Solo menyiapkan rusun dan kios bagi warga Ledoksari, setelah PT KAI memasang pagar di lahan sengketa.

PT KAI akan menertibkan bangunan warga Ledoksari Solo pada 8 Oktober 2026.

seharusnya PT KAI tidak bertindak apa pun di atas obyek sengketa yang berstatus quo.

Kewenangan eksekutorial memang dibutuhkan agar UUPA tak lagi menjadi macan kertas. Namun, taring saja tidak cukup.

Perkara gugatan ijazah ini telah mengubah posisi Gibran dari sekadar pemenang pemilu menjadi subjek pengujian hukum di forum konstitusional tertinggi.

HK menggandeng Kejati DIY untuk mengantisipasi potensi masalah hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan proyek di wilayah Yogyakarta.

MK menyatakan berwenang mengadili sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pemilu 2024 yang diajukan Denny Indrayana.

Selama penyelenggaraan Pilpres 2024, Pemohon dalam PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak pernah mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ke Bawaslu.

Mahkamah Konstitusi belum putuskan kelanjutan sidang sengketa syarat pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. RPH akan membahas perkara ini.

KPU menyebut bahwa permohonan sengketa soal syarat pendidikan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 tergolong sebagai pemakzulan.