Masalah gizi di Indonesia masih terbentur pada minimnya literasi. Bahkan, program strategis nasional, tak menunjukkan adanya angka perbaikan gizi.

Berbagai kalangan mulai mengingatkan risiko klasik yang mengintai di balik kebijakan top-down

Pakar Hukum Pidana mengingatkan dampak serius perseteruan Polri dan Kejagung terhadap masyarakat dan penegakan hukum.

Mahasiswa gugat UU Partai Politik di MK terkait rangkap jabatan ketua umum, khawatir konflik kepentingan. Analisis pakar dan perbandingan negara lain menyoroti pentingnya sistem kuat.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai Polri jadi institusi yang paling sering menerima kritik dari warga, tapi terus melakukan perbaikan.

MUI mengkritik konten BEM Psikologi UI tentang homoseksual. UI menegaskan materi tersebut bukan sikap resmi universitas.