Menutup ruang sebelumnya digunakan untuk korupsi. Sebab koruptor mempunyai nama. Ia mempunyai masa jabatan. Ia mempunyai akhir dalam perkara.

Solusinya tidak cukup dengan menangkap rektor, wakil rektor, atau perantara setelah transaksi terjadi.

Sebagai penegak hukum, seharusnya Kejaksaan malu ketika memaksakan ingin memeriksa kalangannya sendiri. Jelas konflik kepentingan.

Jika budaya korupsi tumbuh di kampus, ia bukan hanya merusak universitas. Ia berpotensi mengirimkan masalah yang sama ke berbagai institusi negara.

Pemberantasan korupsi tidak selalu membutuhkan pencarian yang jauh. Terkadang, yang perlu dilakukan adalah melihat lebih dekat.

Dugaan korupsi oleh Rektor Unsoed dalam proses penerimaan mahasiswa baru dinilai merupakan permasalahan serius, karena menyangkut soal keadilan.

Kita membutuhkan perguruan tinggi yang tidak hanya pintar berbicara tentang integritas, tetapi berani mempraktikkannya.

Pencegahan korupsi seharusnya tidak dimulai ketika aparat penegak hukum menetapkan tersangka. Pencegahan harus dimulai sejak kebijakan dirancang.

Korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru hanya salah satu wajah dari persoalan yang lebih besar di perguruan tinggi.

Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali mengemuka. Antara dorongan MUI, ketentuan UU, keraguan ahli hukum, dan solusi perampasan aset, mana yang paling efektif?

Presiden Prabowo disebut prihatin korupsi kepala daerah, soroti proses demokrasi daerah, dan sambut baik gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Mantan PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob didakwa gagal mendeklarasikan aset pribadi. Dia menjadi eks-PM Malaysia ketiga yang menghadapi pidana korupsi.

Kenapa para elite politik seperti tak kunjung jera, tak pernah benar-benar belajar dari rentetan kasus yang sudah kerap terjadi?

Presiden Prabowo Subianto tegaskan komitmen berantas korupsi dan penegakan hukum adil tanpa pandang bulu. RAPBN 2027 dirancang ekspansif dengan delapan prioritas nasional.

Kepala dan Deputi BPKH bersaksi di sidang kasus korupsi kuota haji tambahan, jelaskan nilai setoran biaya haji dan pengelolaan dana jemaah haji.

Selama korupsi masih mengambil bagian dari hak masyarakat, perjuangan itu belum selesai.

KPK menggeledah enam lokasi rumah milik para tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus eks Menteri Agama ad interim, Muhadjir Effendy, bersaksi di sidang kasus korupsi kuota haji.

Komisi II DPR mendesak Kemendagri intensifkan pembinaan kepala daerah merespons maraknya korupsi.

Kejari Kota Madiun menggeledah Kantor Bawaslu Kota Madiun terkait penyelidikan kasus korupsi