Kita tak boleh terjebak siklus yang sama: Pilkada mahal, kepala daerah terpilih, korupsi, OTT dilakukan, lalu berulang pada periode berikutnya.

Kasus ini ini merupakan puncak gunung es, karena tampaknya praktik serupa juga terjadi di pelayanan Imigrasi di hampir semua daerah di Indonesia.

Perang melawan korupsi, karena itu, bukan sekadar agenda penegakan hukum

Keganasan korupsi di negeri ini boleh jadi serupa sampar yang diceritakan Albert Camus.

Penyelesaian korupsi lokal tak bisa lagi mengandalkan OTT semata, tapi membutuhkan reformasi regulasi nasional yang radikal dan sistemik.

Pengalaman di banyak negara menunjukkan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan ketegasan seorang pemimpin.

Pidana mati tak hanya menyisakan persoalan HAM, tapi juga belum tentu jadi pilihan yang paling efektif maupun efisien untuk memberantas korupsi.

Perang melawan korupsi serta reformasi birokrasi merupakan medan pertempuran paling menentukan untuk keluar dari middle-income trap.

Negara yang kehilangan kepercayaan publik akan kehilangan kekuatan moral untuk menegakkan hukum.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tidak akan memberikan ruang bagi praktik penyimpangan dan korupsi di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.

Saat korupsi kepala daerah terus berulang di berbagai daerah dan lintas periode, muncul pertanyaan mutu kaderisasi politik di balik pencalonan.

Bagaimana mungkin kasus Febrie Adriansyah, mantan petinggi kejaksaan disidik oleh jaksa?

"Ibarat wabah, korupsi sudah meluas menjadi penyakit akut yang sistemik, terstruktur, dan masif," kata Haedar.

Ke mana kasus ini akan bermuara? Menurut saya, ada tiga skenario yang bisa saja terjadi. Pertama, lenyap dibawa angin.

Amplop itu ada di pihak Menhut selama 10 hari, dikembalikan kepada pemiliknya lewat kepolisian. Apakah ada tindakan suap atau gratifikasi?

Berulangnya OTT KPK dinilai tanda korupsi kepala daerah yang sistemik. Sanksi hukum yang tak bikin jera hingga lemahnnya pengawasan dinilai jadi sebab

Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi Chromebook. Hakim nyatakan Google diuntungkan secara sistematis.

LPSK menolak permohonan justice collaborator dari Sony Sonjaya. Tersangka korupsi MBG itu dinilai belum berkomitmen mengembalikan hasil korupsi.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan gerakan buruh mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.

Usulan menaikkan gaji kepala daerah kembali mengemuka di tengah banyaknya pejabat wilayah yang terkena OTT KPK.