Menjual barang halal untuk maksiat bergantung pada tujuan penggunaan dan pengetahuan penjual. Simak dalil, hukum, dan contoh dalam fikih.

JNE memperoleh sertifikasi halal BPJPH. Penanganan, penyimpanan, dan distribusi barang halal dan non-halal akan dipisahkan.

Bagi Korea, halal bukan urusan kebutuhan domestik, melainkan strategi ekspor.

MUI menyesalkan penundaan wajib halal hingga 2028. KH Cholil Nafis mengimbau umat Islam menghindari produk tanpa label halal.

Pemerintah memperpanjang masa penahapan sertifikasi halal hingga 2028, mulai dari makanan UMK, kosmetik, dan suplemen kesehatan.

Biaya kepatuhan dan rumitnya regulasi sertifikasi halal menjadi sorotan ekonom di tengah penerapan kewajiban halal di Indonesia.

Pemerintah menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa hingga Oktober 2028

Wajib Halal 2026 memicu polemik. Ekonom soroti beban UMKM dan perlu evaluasi. Pemerintah tegaskan tak ada penundaan, siapkan ketentuan khusus.

Industri halal bukan monopoli umat Islam. Indonesia didorong mengembangkan produk halal untuk menjangkau masyarakat dunia.

PPPI menilai biaya penyesuaian sertifikasi halal berpotensi menekan margin UMKM, meski pelaku usaha memperoleh fasilitasi sertifikat gratis.

Kemenperin giat dampingi pelaku usaha hadapi wajib sertifikasi halal 2026. Langkah ini tingkatkan kualitas dan daya saing produk nasional di pasar domestik & global.

Sejarah menunjukkan, negara hukum tidak diuji ketika hukum ditegakkan terhadap warga biasa.

Perpanjangan tersebut mengubah jadwal yang semula mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.

Respon dari Cholil Nafis selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dalam kewajiban sertifikasi halal.

Kemenag akan mengoptimalkan jejaring masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan untuk memperluas literasi ekonomi syariah dan produk halal.

Aturan di Indonesia mewajibkan sertifikasi halal untuk hampir seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan.

Ombudsman mendukung Wajib Halal Oktober 2026 dan menegaskan sertifikasi halal merupakan bagian dari pemenuhan hak publik.

Prabowo memerintahkan penundaan sertifikasi halal UMKM hingga 2028. Pemerintah menyebut target 1,35 juta sertifikat gratis belum tercapai.

Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal UMKM hingga 2028. Keputusan ini diambil demi meringankan beban pelaku usaha.

Sekitar 75 persen dari 4,4 juta sertifikat halal dari UMKM. Kemenag menekankan pentingnya pendampingan menjelang wajib halal Oktober 2026.