Mahasiswa, universitas, dan kepolisian perlu memastikan bahwa persoalan penerimaan uang BEM UBK tidak selesai dengan permintaan maaf.

Ketika batas toleransi perut rakyat terlampaui akibat krisis ekonomi yang ekstrem, fragmentasi taktis mahasiswa akan melebur dengan sendirinya.

Kritik tajam kebijakan ekonomi Prabowo, ratusan mahasiswa BEM Soloraya bakar ban di jalan dan tuntut program MBG dihentikan total.

Megawati Soekarnoputri prihatin dengan aksi represif aparat pada demo mahasiswa. Ia mempertanyakan makna reformasi dan hak warga negara di mata hukum, ingatkan perannya pisahkan Polri dari TNI.

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyinggung soal jual beli titik dapur MBG saat berdialog dengan para pendemo dari BEM USU.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai, aksi demonstrasi mahasiswa merupakan hal biasa dalam demokrasi.

Polisi menyebut Bundaran HI termasuk kawasan yang tidak diizinkan untuk demonstrasi karena merupakan pusat lalu lintas Jakarta.

Dosen Sosiolog Unair menilai pelibatan anak dalam aksi demonstrasi perlu dilihat dari perspektif sosiologi kritis dan relasi kuasa

Daulat rakyat dan aspirasi publik hanya dapat dimuliakan oleh rezim yang mau melihat dan mendengar keluh kesah masyarakat secara simpatik dan empatik.

Unjuk rasa dalam video berlangsung di depan Balai Kota Solo pada 6 November 2024, bukan Juni 2026.

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menegaskan tidak ada keterlibatan PDIP dalam aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Beredar unggahan video dengan narasi adanya demonstrasi untuk menuntut ditangkap dan diadilinya Jokowi. Narasi video itu keliru.

Ketua BEM FH UBK, Abdimaludin mengaku menerima Rp 20 juta dari pihak polisi.

Aktivis mahasiswa hari ini perlu belajar dari keberhasilan pengorganisasian aksi-aksi tempo dulu: bagaimana 1998 bisa mengguncang Soeharto.

DPR berjanji hapus status tersangka 16 mahasiswa Trisakti pada 2025 setelah demo besar. Janji Saan Mustopa ini disambut gembira massa di DPR RI.

Ketika mahasiswa mengkritik kenaikan harga kebutuhan pokok, yang muncul tuduhan mereka sedang menjalankan agenda pihak luar.

"Hukum alamnya vox populi vox dei, hati mayoritas itu sulit dikelabui. Kalau ada sesuatu tidak baik, maka suara mayoritas pasti akan bersuara".

Jika pemerintah sungguh ingin didengar, ia harus terlebih dahulu belajar mendengar.

Jika kelimanya dibaca dengan kalkulator APBN, hasilnya mengejutkan: tuntutan-tuntutan itu saling bertabrakan satu sama lain.

Rumah rakyat sejati tidak diukur dari seberapa lebar pagar dibuka sesekali ketika massa datang dalam jumlah besar, melainkan dari seberapa konsisten.