Apakah revisi ini benar-benar untuk membenahi demokrasi, atau justru untuk menata ulang distribusi kekuasaan?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai merancang cetak biru penyelenggaraan pesta demokrasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai persiapan Pemilu 2029.

Wamendagri Bima Arya memastikan pemerintah siap untuk membahas RUU Pemilu bareng DPR. Namun, proses RUU Pemilu di DPR masih jalan di tempat.

Plaksanaan pemilu sebaiknya diatur untuk menghindari ancaman iklim

Pentingnya revisi UU Pemilu membuat kepentingan semua pihak, termasuk partai politik harus terakomodasi di dalam penyusunannya.

Revisi UU Pemilu mandek di DPR, terhambat draf belum siap dan tarik-menarik kepentingan politik. Simak selengkapnya di sini.

Ketum PPP Muhamad Mardiono optimistis partai lolos verifikasi Pemilu 2029 dan dukungannya pada pemerintahan Prabowo.

Pencatatan data kependudukan penting untuk warga dan juga untuk pemilu, karena bila salah data maka pemilihan umum juga bisa kacau.

Pembahasan RUU Pemilu mandek, Yusril Ihza Mahendra buka opsi negosiasi ulang draf mengenai siapa yang akan ajukan draf revisi UU Pemilu.

Guru Besar Ilmu Politik UI Lili Romli menilai bahwa usulan KPK soal pembatasan pemakaian uang tunai bisa menjadi redormasi pendanaan pemilu.

Sekjen Demokrat Herman Khaeron menilai pembahasan revisi UU Pemilu masih memiliki waktu yang panjang karena Pemilu baru digelar 2029.

Kemendagri menyatakan siap membahas RUU Pemilu bersama DPR, dengan substansi yang telah disusun bersama akademisi dan lembaga riset.

Gerakan Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas mendominasi kepemimpinan dewan kota di sejumlah kota besar Tepi Barat.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan RUU Pemilu masih dikomunikasi dengan para ketua umum partai politik.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai revisi UU Pemilu yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas peluang lakukan pembenahan.

Ini pemilu pertama sejak pecahnya perang di Gaza. Tingkat partisipasi awal terpantau masih rendah, dan tidak ada calon pejabat dari Hamas.

KPK mendorong adanya regulasi yang mengatur mengenai pembatasan pemakaian uang tunai atau kartal selama tahapan pemilu.

Donald Trump telah beberapa kali menjadi sasaran ancaman kekerasan, percobaan pembunuhan, dan insiden keamanan sepanjang karier politiknya.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung usulan KPK untuk membatasi penggunaan uang tunai dalam pemilu. Langkah ini diharapkan mencegah politik uang dan mewujudkan demokrasi berintegritas.

Usulan pembatasan uang tunai di Pemilu dinilai bisa memangkas kesenjangan ongkos politik kontestan kaya versus miskin. Bagaimana maksudnya?