Seolah-olah di birokrasi, korupsi bukan lagi penyimpangan, tapi program kaderisasi yang hampir resmi. OTT menyerupai jadwal rutin pemerintahan.

The Corruption Eradication Commission (KPK) conducted a Hand-Held Operation (OTT) at the National Disaster Management Agency (BNPB) on Tuesday.

Korupsi, jika terjadi dalam pengelolaan dana bencana, merenggut sesuatu yang lebih mendasar: hak mereka untuk ditolong.

Munculnya nama lembaga yang bertugas menangani bencana dalam pemberitaan operasi antikorupsi menghadirkan ironi tersendiri.

KPK tangkap Sekretaris Utama BNPB Rustian dan 13 lainnya dalam operasi tangkap tangan di Jabodetabek terkait korupsi. Uang Rp 1,4 M disita.

Jika alasan “utang politik” terus dibiarkan, maka setiap pejabat yang dilantik ibarat membawa tagihan yang pada akhirnya harus dibayar rakyat.

Sestama BNPB Rustian menjadi salah satu orang yang diamankan dalam OTT KPK malam ini.

The mention of an agency responsible for disaster management in anti-corruption operations presents a distinct irony.

BNPB's Secretary Rustian is among those detained in tonight's KPK hand-catching operation.

KPK melakukan OTT di BNPB, menangkap 14 orang termasuk Sestama. Uang tunai Rp1,4 miliar dan logam mulia disita terkait korupsi pengadaan barang dan jasa.

It seems that in the bureaucracy, corruption is no longer deviant behavior but an almost official cadre program. OTT resembles a routine schedule of the government.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Selasa.

KPK akan gelar ekspose kasus OTT di BNPB pada Selasa (13/10/2026). Deputi Asep Guntur Rahayu pastikan detail perkara dan peran pihak terlibat akan diumumkan.

KPK tegaskan OTT BNPB sah & sesuai UU. Lima tersangka ditetapkan, termasuk adik ipar Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setyawan.

KPK menggelar OTT di BNPB, mengamankan 14 orang termasuk Sestama terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Uang tunai Rp 1,4 miliar dan logam mulia disita.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di BNPB. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton, mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi berjanji akan 'bersih-bersih' lembaganya pasca OTT KPK. Ia menegaskan tidak ada intervensi proses hukum.

The KPK asserts that the OTT at BNPB is valid and in accordance with the law. Five suspects have been named, including the brother-in-law of BNPB Head Suharyanto, Bima Setyawan.

KPK telah melakukan ekspose dan akan mengumumkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.

Kapusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengungkapkan ada beberapa ruangan yang disegel usai KPK menggelar OTT.