Harian Kompas luncurkan buku "Pemikiran Hukum dan Politik Mahfud MD" di Jakarta. Ungkap keresahan penegakan hukum dan pentingnya filosofi, bukan hanya pasal.

Mahfud MD menilai reformasi Polri dijalankan setengah hati. Dia juga tidak berharap banyak. Simak tanggapan anggota Komisi Reformasi Polri ini!

Mahfud MD serukan reformasi menyeluruh penegak hukum, tak hanya Polri. Simak selengkapnya di sini.

Mahfud MD, mengkritik proses pengesahan Undang-Undang (UU) Polri yang tanpa partisipasi bermakna atau meaningful participation dari masyarakat.

Mahfud MD, menyindir UU Polri yang baru direvisi tetap tidak menyelesaikan persoalan di masyarakat selama ini, yakni no viral no justice.

Mahfud MD sambut baik langkah Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari BGN. Ia singgung dugaan korupsi & sinyal positif responsivitas Prabowo terhadap aspirasi publik.

Meski tak lagi menjabat, Mahfud MD tegaskan Indonesia milik rakyat. Ia merasa terpanggil untuk menjaga dan memperbaiki Tanah Air karena 'utang moral' atas kebaikan yang diterima.

Mahfud MD menilai penangkapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana sudah tepat karena tata kelola program MBG dinilai bermasalah sejak awal.

Mahfud MD kritik keras proses pengesahan UU Polri, sebut tak ikuti kaidah hukum yang baik. Ia ungkap praktik 'autocratic legalism' minim ruang bagi rakyat.

Mahfud MD menyoroti dominasi politik atas hukum di Indonesia. Bisakah "operasi sesar" jadi solusi untuk penegakan hukum?

Mahfud MD dukung PT DSI perkuat pengawasan ekspor komoditas strategis. Langkah ini diharapkan atasi manipulasi data dan selamatkan triliunan devisa negara.

Nilai pengelolaan Makan Bergizi Gratis hancur, Mahfud MD sebut Dadan Hindayana tak paham hukum keuangan negara dan asal jalan.

Mahfud MD kritik sistem peradilan militer, prajurit TNI pelaku pidana non-pertahanan harus diadili ke peradilan umum.

Mahfud MD peringatkan bahaya jabatan Kapolri terlalu lama, menghambat regenerasi. Ia usul reformasi jalur karier.

Mahfud MD mengaku ragu pemerintah serius reformasi Polri, menilai minim tindak lanjut rekomendasi dan ada ketakutan. Ia kecewa hasil kerja tim reformasi tak diindahkan.

Mahfud MD mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mencopot Dadan Hindayana dari BGN, menilai ini sinyal positif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat serta isu korupsi.

Mahfud MD blak-blakan kritik keras RUU Polri yang disahkan, menyebut prosesnya cacat hukum dan pemerintah tak serius mereformasi. Ada kesan "autocratic legalism" dan ketakutan.

Mahfud MD mendesak Polri menindaklanjuti putusan praperadilan kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, untuk menguji keseriusan pengusutan.

Menko Polhukam Mahfud MD menilai campur tangan Presiden Prabowo dalam sejumlah perkara hukum, termasuk yang menjerat Tom Lembong dan Hasto Kristanto.

Mahfud MD menyoroti ketakutan pemerintah dalam mereformasi Polri, menduga ada tekanan atau ancaman.