DPR RI tengah menggodok RUU LLAJ. Usulan ini termasuk memajaki perusahaan aplikator online serta menyoroti truk ODOL yang kerap jadi penyebab kecelakaan. Simak selengkapnya!

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) rampung di 2026 dan mulai berlaku 2027. DIM telah diserahkan ke DPR.

Kemenhub kebut revisi UU LLAJ, jamin keselamatan penumpang, melindungi mitra pengemudi, dan meminta pertanggungjawaban aplikator.

Kemenhub dorong ojol masuk revisi UU LLAJ, menjadikannya transportasi umum resmi. Aturan turunan akan menyusul demi kejelasan hak dan kewajiban pengemudi serta operator.

Pemerintah menyelesaikan DIM RUU LLAJ dengan mendorong penguatan aturan ODOL dan pengawasan berbasis teknologi.

Pemerintah menargetkan revisi UU LLAJ rampung 2026 dan berlaku 2027. Aturan transportasi berbasis aplikasi masuk dalam materi revisi.

Members of the DPR want the RUU LLAJ to penalize those who benefit from overweight trucks.

RUU LLAJ kini memasuki babak baru! Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi umumkan revisi UU akan atur tarif, kuota, hak & kewajiban transportasi digital termasuk ojol.

Anggota DPR ingin RUU LLAJ bisa menindak pihak yang diuntungkan dari truk obesitas alias truk kelebihan muatan.

Komisi V DPR RI menerima 1.200 DIM untuk revisi UU LLAJ, termasuk bahasan angkutan online. Ketua Lasarus targetkan selesai paling lambat awal 2027.

Revisi tersebut diusulkan untuk memberikan dasar kewajiban penyediaan layanan transportasi umum di kawasan permukiman.

Pemerintah menyetujui usulan DPR terkait perluasan sanksi pidana ODOL, tidak hanya bagi pengemudi, melainkan juga pemilik kendaraan, korporasi, dan pemilik barang.

Revisi UU LLAJ 2027 disepakati, rancang aturan tarif ojol, pajak aplikator online, hingga sanksi pidana bagi pemilik kendaraan ODOL untuk keselamatan jalan di Indonesia.