Menhaj Irfan Yusuf mendorong penguatan BPKH dan diversifikasi investasi agar pengelolaan dana haji memberi manfaat lebih besar bagi jemaah.

Ahli keuangan negara menyebut dana haji yang berasal dari setoran jemaah, termasuk yang dikelola BPKH merupakan bagian dari keuangan negara.

Saksi ahli Dian Puji dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji menyatakan bahwa dana haji bukan merupakan bagian dari keuangan negara.

Terdakwa korupsi kuota haji, Gus Alex, menanyakan aturan soal penggunaan dana talangan haji ke bekas petugas haji dalam sidang lanjutan.

Prabowo Subianto mengusulkan biaya haji 2027 dengan komposisi 52:48. Sebanyak 52 persen dibayar langsung jemaah, sementara 48 persen berasal dari nilai manfaat. Lalu, sebenarnya uang haji yang disetorkan jemaah dikelola ke mana?

Komnas Haji menyoroti ketimpangan distribusi nilai manfaat dan mendorong revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjamin keadilan bagi seluruh jemaah.

Menhaj Irfan Yusuf menekankan pentingnya investasi yang aman, optimalisasi nilai manfaat, dan tata kelola untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji.

Dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp185,73 triliun. Di tengah kenaikan biaya haji dan dinamika pasar keuangan, bagaimana keberlanjutannya?

Saksi meringankan untuk Yaqut bercerita bahwa dorongan untuk mempertimbangkan keberlanjutan dana haji pernah disampaikan KPK.

Pengelolaan dana haji Rp 184 triliun disorot pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama terkait investasi, biaya haji, dan rencana audit

Menhaj Gus Irfan menyoroti dana haji BPKH Rp 184 triliun. Ia menekankan perlunya optimalisasi investasi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

Eks Ketua BPK ini dihadirkan pihak terdakwa Yaqut untuk menjadi ahli di sidang. Dia bicara soal dana keuangan haji di BPKH bukan milik negara.

Saksi Astuti mengaku tidak dimintai biaya percepatan saat berangkat haji 2024, berbeda dengan rekannya. Simak selengkapnya di sini.

Saksi Agung melihat Sekretaris Jenderal Kesthuri, Usman Jasad (Ujas), menyerahkan uang dalam paper bag terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Mantan pengurus PBNU, Miftah, tekankan keselamatan jemaah haji harus prioritas, bukan bahan percobaan.

KPK periksa istri Bima Setyawan, adik eks Kepala BNPB Suharyanto, dan 7 saksi lain terkait dugaan korupsi Dana Siap Pakai kebencanaan di BNPB.

Dana asuransi jemaah haji sebesar SAR 14 juta telah dikembalikan ke e-wallet. Kemenhaj siap perketat istithaah kesehatan untuk musim haji berikutnya.

Dana siap pakai BNPB tersebut seharusnya bisa digunakan untuk membantu penanganan karhutla yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Komnas Haji meminta DPR memprioritaskan pengembalian dana korban penipuan haji dan umrah dalam RUU Perampasan Aset.

Auditor BPK bongkar tuntas tahapan penghitungan kerugian negara di kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang jerat eks Menag Yaqut, capai Rp622 miliar!