BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara mengacu kepada Penjelasan Pasal 603 KUHP, UUD 1945, dan UU BPK.

Sebanyak enam ASN di Bangkalan diduga menerima bansos PKH. Pemkab setempat segera melakukan klarifikasi.

Tindak lanjut tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup perbaikan sistem.

MK memutuskan hanya BPK yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara. Berpotensi mengubah signifikan arah penegakan hukum korupsi.

Putusan MK soal BPK hitung kerugian negara memicu polemik. Pakar hukum tegaskan MK tak membatasi, singkap implikasi pada penegakan korupsi dan ketidakpastian hukum.

Penegasan MK penting untuk menghindari fragmentasi otoritas dan potensi overlapping jurisdiction dalam praktik audit kerugian keuangan negara.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan perhitungan kerugian negara berpotensi tidak sah, apabila tidak didasarkan pada hasil audit BPK

Putusan MK perkuat BPK sebagai lembaga tunggal penentu kerugian negara. Baleg DPR tindaklanjuti, pastikan kepatuhan dalam menyesuaikan aturan.

Dari hasil pemantauan BPK, ganti kerugian negara atau daerah selama periode 2005-2025 sebesar Rp 5,88 triliun.

Nadiem Makarim bertanya ke ahli hukum soal putusan MK tentang kewenangan BPK dalam menentukan kerugian negara di sidang Chromebook.