Film Laut Bercerita, adaptasi novel Leila S. Chudori, siap tayang 29 Oktober 2026. Mengisahkan Biru Laut di era Reformasi 1998, menyorot penculikan dan penghilangan paksa.

Hasil PISA 2025 memberi kita alasan untuk prihatin sekaligus berharap untuk perbaikan capaian akademik peserta didik Indonesia.

Kepemimpinan Nusantara semestinya berkembang melalui pertemuan antara kearifan budaya, pengetahuan ilmiah, profesionalisme, dan kebutuhan dunia usaha.

Mengapa pengalaman sebelumnya belum tentu menghasilkan sistem yang lebih tangguh menghadapi penyalahgunaan kekuasaan?

Pak Jenderal tahu, Pak Presiden sudah begitu sering melontarkan penilaiannya terhadap postur penegak hukum sejauh ini.

BPS melaporkan inflasi bulanan (month-to-month/MTM) serta inflasi tahunan (year-on-year/YOY) pada Senin (2/11/2026).

Kekuasaan dan akuntabilitas memang seperti dua sisi mata uang. Keduanya lahir bersamaan dari bilik suara dan tak mungkin dipisahkan.

Karhutla berpotensi sebabkan learning loss pada anak karena PJJ tak efektif dan ketimpangan akses.

Jika perubahan hanya hasilkan terminologi baru tanpa perbaikan pengawasan dan konsistensi penegakan hukum, persoalan mendasarnya akan tetap bertahan.

PINISI membuka peluang untuk memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan dunia usaha.

Kini bandara Saudi menjadi sasaran terbuka, dan negara justru memilih menunggu. Ada inkonsistensi yang membingungkan calon jemaah umrah.

Steady-state memberi dasar untuk memeriksa hubungan antara pembangunan dan penggunaan sumber daya. Indonesia tetap perlu memperluas layanan energi.

Universitas bukanlah korporasi yang menargetkan dan memproduksi jabatan untuk dipajang.

Ekosistem eksyar juga semakin memperkuat rantai nilai halal (halal value chain) di berbagai sektor riil. 

Menyelesaikan perkara ini tidak cukup dengan menyebut nama tersangka.

Siapa yang memerintahkan, menjalankan, dan menerima hasilnya harus diungkap melalui proses hukum.

Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan beragam informasi palsu di tengah aksi demonstrasi. Berikut narasi beserta bantahannya!

Gejolak Perancis bukan bukti, Indonesia mengalami situasi serupa. Kedua negara punya struktur ekonomi, institusi politik, dan kondisi sosial berbeda

Masyarakat adat harus diakui lewat prosedur terjangkau. Data penguasaan lahan, izin konsesi, dana bagi hasil harus terbuka agar warga dapat mengawasi.

Korupsi, jika terjadi dalam pengelolaan dana bencana, merenggut sesuatu yang lebih mendasar: hak mereka untuk ditolong.