Mengapa pengalaman sebelumnya belum tentu menghasilkan sistem yang lebih tangguh menghadapi penyalahgunaan kekuasaan?

Pak Jenderal tahu, Pak Presiden sudah begitu sering melontarkan penilaiannya terhadap postur penegak hukum sejauh ini.

Maka, Indonesian Wave dan perang siber adalah dua sisi dari satu koin.

Kekuasaan dan akuntabilitas memang seperti dua sisi mata uang. Keduanya lahir bersamaan dari bilik suara dan tak mungkin dipisahkan.

Jika Vietnam sudah melaju di atas 9 persen saja masih harus berakselerasi, ekonomi yang berjalan di kisaran 5,3 persen membutuhkan lompatan jauh.

Indonesia membutuhkan TNI yang kuat menghadapi ancaman, modern dalam kemampuan, profesional dalam menjalankan kewenangan.

Barisan dapat dibubarkan dengan satu aba-aba. Kepercayaan warga dibangun melalui ribuan perjumpaan kecil.

Kita tergesa-gesa menyusun pasangan seolah masyarakat hanyalah penonton yang menunggu pilihan yang disiapkan elite.

Jika perubahan hanya hasilkan terminologi baru tanpa perbaikan pengawasan dan konsistensi penegakan hukum, persoalan mendasarnya akan tetap bertahan.

PINISI membuka peluang untuk memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan dunia usaha.

Kini bandara Saudi menjadi sasaran terbuka, dan negara justru memilih menunggu. Ada inkonsistensi yang membingungkan calon jemaah umrah.

Steady-state memberi dasar untuk memeriksa hubungan antara pembangunan dan penggunaan sumber daya. Indonesia tetap perlu memperluas layanan energi.

Universitas bukanlah korporasi yang menargetkan dan memproduksi jabatan untuk dipajang.

Ekosistem eksyar juga semakin memperkuat rantai nilai halal (halal value chain) di berbagai sektor riil. 

Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan beragam informasi palsu di tengah aksi demonstrasi. Berikut narasi beserta bantahannya!

Gejolak Perancis bukan bukti, Indonesia mengalami situasi serupa. Kedua negara punya struktur ekonomi, institusi politik, dan kondisi sosial berbeda

Masyarakat adat harus diakui lewat prosedur terjangkau. Data penguasaan lahan, izin konsesi, dana bagi hasil harus terbuka agar warga dapat mengawasi.

Korupsi, jika terjadi dalam pengelolaan dana bencana, merenggut sesuatu yang lebih mendasar: hak mereka untuk ditolong.

Kita mungkin berhasil meningkatkan produksi, tetapi sulit menjamin keberlanjutannya jika menjadi petani tidak memberikan kehidupan yang layak.

Relevansi Sishankamrata dapat menjadi titik berangkat untuk memperdebatkan bentuk organisasi pertahanan Indonesia.