Ditemukan 1346 hasil dari pencarian "Polri Kasus Dugaan Korupsi"
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membeberkan poin-poin revisi UU Polri, ada soal usia pensiun, tugas polisi di luar Polri, hingga Kompolnas.
Namun melihat perkara ini semata dari perspektif nominal merupakan cara pandang yang keliru. Kerugian sesungguhnya jauh melampaui angka tersebut.
Pemohon mencabut gugatan uji materi UU Polri di MK, meyakini kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang terbaik sesua rekomendasi Komisi Reformasi.
Sebuah kengerian yang kembali menampar wajah bangsa ini. Dua kasus dalam sepekan, dua lembaga berbeda namun polanya sama.
Negara tidak boleh membiarkan lembaga yang mengawasi seluruh pengelolaan keuangan negara diawasi oleh mekanisme lemah, dan tidak independen.
Semua mengeluh tentang korupsi, tetapi sebagian tetap berpartisipasi di dalamnya.
Disinyalir terdapat “peletakan batu pertama” perubahan arsitektur hegemoni keamanan baru di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan.
Kompolnas diproyeksikan memiliki kewenangan eksekutorial—di mana keputusannya bersifat final, mengikat, dan tidak membuka ruang banding.
Penangkapan dan vonis korupsi terhadap Noel tidak saja mencoreng wajah Kemnaker, namun juga menurunkan kredibilitas pemerintahan Prabowo.
Korupsi para pimpinan BGN terasa sadis di tengah kesulitan rakyat, mengorbankan masa depan generasi muda karena mengambil anggaran pendidikan.
Prabowo tak akan kecewa berat bila sejak awal mau mendengarkan kritik dan masukan para ahli. Dadan mengelola amanah dengan brengsek!
Polisi edang mengumpulkan alat bukti dan saksi yang berkaitan dengan dugaan TPPU dalam kasus Hanania Travel.
OJK memanggil Solusiku untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran penagihan, termasuk dugaan penyalahgunaan data pribadi nasabah.
Korlantas Polri kaji STNK digital biar tak ada lagi alasan tertinggal saat dirazia. Sistem dimatangkan agar tak mempersulit masyarakat.
Indonesia hendak dibawa menuju negara pelayanan atau negara keamanan?
Sahroni mendorong Polri mengoreksi Komnas HAM karena selama ada kecenderungan tindakan Polri selalu dikoreksi karena melanggar HAM, misal soal begal.
Bareskrim Polri dan PLN selidiki blackout massal di Sumatera. Konduktor putus di Jambi, pemicu awal diduga gangguan cuaca.
Apakah kekuasaan masih memiliki kepekaan untuk merasakan penderitaan rakyat yang seharusnya dilayaninya?
Korupsi harus dibuat jadi tindakan yang tidak lagi memberikan keuntungan bagi pelakunya. Negara tidak cukup hanya menghukum badan pelaku.
Akar persoalan korupsi di Indonesia sesungguhnya bukan karena bangsa ini kekurangan agama atau kurang memahami Pancasila.