Upgrade kapasitas baterai menjadi salah satu opsi untuk menambah jarak tempuh motor listrik. Biayanya mulai Rp 4,5 juta.

Motor listrik mid drive yang berisik bisa jadi tanda girboks atau bearing BLDC bermasalah. Biaya perbaikannya mulai Rp 500.000.

Untuk mengatasinya, kamu tidak selalu harus bergantung pada obat semprot berbahan kimia.

Kedua proyek strategis nasional ini diarahkan sebagai basis pemulihan ekonomi dan pemenuhan hak dasar masyarakat di koridor perbatasan.

Kapolri Listyo Sigit menargetkan 1.500 SPPG Polri hingga 2026 sebagai komitmen mendukung program makan bergizi gratis Presiden Prabowo.

Menurut dia, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini bukan semata ketimpangan pendapatan, melainkan ketimpangan kesempatan.

Wapres Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Jumat (19/6/2026).

Tahapan pembangunan dapur MBG atau SPPG yang didanai APBN melalui Kementerian PU.

TNI menyebut lokasi Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) ditentukan oleh pemerintah daerah, bukan TNI.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir membahas pembangunan olahraga untuk disabilitas.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Supriyadi dengan nomor perkara: 149/Pdt.G/2026/PN Smg.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, akan menginisiasi pembangunan sekolah rakyat tanpa menggunakan APBN.

Selama pengusaha OAP hanya jadi penonton dari arus uang belanja pembangunan, maka pertumbuhan akan terlihat “silau” di atas kertas saja.

Pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Niawula, Ende, dihentikan karena merusak bangunan sekolah

Wamendagri Ribka Haluk dampingi Wapres Gibran di Papua Barat, menyoroti keberhasilan Dana Otsus dalam pengembangan kakao, berdayakan OAP dan ekonomi lokal.

Pembangunan Bandar Antariksa di Biak Numfor, Papua, tetap berlanjut dan segera terealisasi. BRIN telah tanda tangan MoU dengan Pemprov Papua

Sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan.

Tak sedikit masyarakat mengira tanah ulayat dapat langsung disertifikatkan setelah diakui milik masyarakat hukum adat. Padahal, anggapan itu tak tepat

Melihat luas tanah yang tercantum dalam sertifikat berbeda dengan yang tertera pada girik, Letter C, Letter D, atau petuk kerap membuat pemilik tanah.

Kondisi ini tak jarang memunculkan anggapan bahwa luas tanah mereka "menyusut" setelah disertifikatkan.