Kapolresta, dandim, kepala kejaksaan negeri, serta ketua pengadilan negeri dan agama diduga terima THR dari Bupati nonaktif CIlacap Syamsul Aulia.

Eks Kabag Tapem Madina, Hendra Parwana Batubara, divonis bebas PN Medan dari dakwaan korupsi LKPJ 2015 usai hakim tak menemukan bukti.

Motor korban dugaan pungli Rp 1 juta di Polrestabes Surabaya sudah diambil. Korban juga telah memberikan keterangan kepada Propam.

KPK menyita tiga moge mewah dari kasus suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai, termasuk dari Kepala Bea Cukai Kediri. Pemeriksaan terus berlanjut.

KPK mengungkap Mulyono mendapat tiga proyek Unsoed dan diduga menerima Rp 680 juta dari jalur mandiri.

KPK menyatakan ketidakhadiran mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sidang banding PT Medan disebabkan kondisi kesehatan.

Politikus Golkar Fahd El Fouz Arafiq kembali terseret kasus korupsi, menjadikannya residivis. Anggota Komisi III DPR desak pemberatan hukuman dan pemulihan kerugian negara.

Sebelum KPK mengumumkan status tersangkanya pada Jumat (21/8/2026) malam, Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq sempat menelepon Wakil Rektor I.

Kasus tersebut mencuat setelah adanya laporan dugaan kekerasan seksual terhadap dua anak dalam satu keluarga yang dilakukan ayah kandungnya.

Selama partai politik bermasalah dengan integritas ini tidak pernah dijatuhi sanksi kelembagaan yang melumpuhkan, karpet merah akan terus membentang.

ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan 2010-2025 rugikan negara Rp4,8 T, akibatkan karhutla & hilangnya fungsi ekologis. Desak pemerintah tindak tegas!

PN Medan menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Benny Iskandar atas korupsi Medan Fashion Festival.

Hakim menyatakan eks Kadisdik Idam Khalid tak terbukti terima uang Rp 3,2 miliar dalam perkara korupsi smartboard Tebing Tinggi.

Kejati Sulut menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi tambang PT HWR. Sita Rp 3,2 miliar dan emas dari rumah tersangka.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset milik mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana senilai Rp 8,4 miliar.

"Saya ditanya-tanya di bawah pohon di rumah kakak saya. Tidak ada surat panggilan sebelumnya. Saat itu pikiran saya blank dan gemetaran," kata dia.

Solusinya tidak cukup dengan menangkap rektor, wakil rektor, atau perantara setelah transaksi terjadi.

Pemerintahan Prabowo diharapkan menciptakan model reward dan punishment dalam memerangi pungli.

Kejari menerima SPDP kasus mantan istri polisi di Medan yang diduga mengakhiri hidupnya.

Jika budaya korupsi tumbuh di kampus, ia bukan hanya merusak universitas. Ia berpotensi mengirimkan masalah yang sama ke berbagai institusi negara.