Kejagung menghormati langkah eks Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, yang kembali mengajukan permohonan praperadilan untuk ketiga kalinya.

Pangan tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai biaya yang harus ditanggung oleh negara.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi BAKTI untuk tetap memperluas konektivitas di Papua tanpa mengabaikan kondisi keamanan di lapangan.

Riset mengenai bahan baku juga penting untuk memastikan produksi biofuel efisien dan berkelanjutan.

Negara sedang menambal kebocoran kendali mutu dengan cara memindahkan tanggung jawab ke titik yang paling jauh dari sumber masalah.

Graha Merah Putih milik Telkom yang berada di Jalan Gatot Subroto dipastikan akan menjadi kantor pusat BGN.

Kejagung mengingatkan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung soal KUHAP terbaru yang mengatur permohonan praperadilan hanya bisa diajukan satu kali.

Sanksi terhadap empat SPPG tersebut diberikan berdasarkan hasil pengawasan BGN.

Bukan karena MBG tidak penting. Flores sedang membutuhkan negara dalam skala yang lebih mendesak.

Hakim di PN Jakpus mengatakan permohonan praperadilan Lodewyk Pusung harus diajukan sesuai dengan lokasi Kejagung RI yang berkantor di Jaksel.

Pengacara Lodewyk Pusung eks BGN yakni OC Kaligis meminta hakim menghadirkan Lodewyk dalam sidang praperadilan yang diajukannya.

Kejagung meminta hakim PN Jakpus menolak permohonan praperadilan yang diajukan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dalam kasus korupsi MBG.

Aliansi mahasiswa Cipayung Plus Jakarta Selatan gelar aksi di BGN dan Kemenhan. Mereka menuntut evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan reformasi Kemenhan.

Pertumbuhan industri aset kripto perlu diikuti dengan peningkatan standar perlindungan konsumen.

BGN mendapat alokasi anggaran Rp 240,20 triliun untuk tahun anggaran 2027. Simak selengkapnya!

Kepala BGN Sudaryono telah menutup 1.300 SPPG atau dapur MBG demi keselamatan anak-anak dan kualitas program.

Para kontraktor pembangunan ratusan dapur SPPG percontohan mengaku belum dibayar meski sudah beberapa menagih ke BGN.

Pemeriksaan menu MBG oleh penanggung jawab sekolah dilakukan melalui mekanisme organoleptik, yakni dengan melihat, mencium, dan mencicipi makanan.

Pemerintah pusat memegang kewenangan dan kendali MBG, sementara Pemda memikul risiko keracunan serta beban pembiayaannya.

Kepala BGN didemo mitra SPPG untuk segera memproses aktivasi dapur mereka melayani MBG.