Hal itu merespons pernyataan Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo

Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan pesantren sebagai mitra dalam mengenali dan menyelesaikan kebutuhan pembangunan nasional.

Kementerian PKP menggandeng sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi MBR melalui program CSR.

Dosen FEB Unpad, Titik Anas menyarankan pemerintah memperluas jangkauan KIP Kuliah sambil menyiapkan skema income contigent loan daripada PTN gratis.

Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Supratman, mengkritik pemerataan pembangunan, penanganan kekeringan, hingga pelestarian budaya.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat yang digelar di Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Warga bandar Lampung menyoroti lambatnya informasi pemerintah terkait Anak Krakatau yang berimbas mereka terlambat merespons abu turun.

Menteri PKP menilai bedah rumah harus dibarengi pemberdayaan ekonomi agar warga mampu merawat hunian dan tingkatkan penghasilan.

Kementerian ATR/BPN menargetkan pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektar hingga 2029 melalui proyek ILASPP yang didukung Bank Dunia.

Penggunaan teknologi otomatisasi yang tidak terkendali dapat menghilangkan pekerjaan manusia dalam jumlah besar.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah pusat maupun daerah harus benar-benar paham tanggung jawabnya kepada masyarakat.

biaya pemasangan sambungan listrik baru yang mencapai sekitar Rp 2 juta masih menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Titiek Soeharto prihatin harga telur anjlok & biaya pakan tinggi. Ia berjanji bantu peternak dan mendesak pemerintah kendalikan harga.

Peternak ayam petelur meminta pemerintah segera menurunkan harga pakan dan menaikkan harga telur karena biaya produksi terus meningkat.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, dukung penuh pembangunan Giant Sea Wall atasi penurunan tanah 10cm/tahun dan abrasi.

FITB ITB mengembangkan model pendidikan Magister Profesional dengan melibatkan dunia industri dan pemerintah untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja.

Gubernur DKI Pramono Anung belum pastikan persetujuan obligasi daerah Rp 5,6 T. Pemprov DKI patuh pusat. DPRD tunda RAPBD 2027 menunggu kejelasan DBH & obligasi.

Pemerintah sahkan DIM RUU Adminduk, perkuat NIK sebagai identitas tunggal, atur izin tinggal dan paspor, demi sistem terintegrasi serta layanan publik berkualitas.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah perlu mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 3.400 triliun pada 2027.

Ribuan warga Republik Ceko turun ke jalan untuk demo di Praha, apa yang dituntut?