Polisi membubarkan massa AMPB dan ojol yang masih bertahan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, setelah melewati batas waktu aksi.

Perwakilan Ojol Borobudur, Umar, menyatakan para ojol siap mengawal dan menjaga massa yang datang dari Pati, Jawa Tengah, beserta logistik donasi.

Aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat (GERAM) mengeklaim akan membawa sekitar 1.000 massa saat demo di depan Gedung DPR pada 27 Agustus 2026.

Puluhan warga Pati, Jawa Tengah, yang demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, berencana tinggal sementara di posko yang dibangun di lokasi aksi.

"Masa di Shopee orang bisa jualan QR Card? Ini berarti ada kelemahan di IT-nya PT Pertamina, terutama Patra Niaga," ujar Andre Rosiade.

DPR menyoroti rencana penjualan KRI Ki Hajar Dewantara yang diusulkan Prabowo. Kapal latih TNI AL ini punya sejarah panjang, butuh kajian komprehensif.

Dishub DKI Jakarta siagakan 120 petugas, 4 mobil derek, dan 10 titik pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan saat demo di kawasan DPR.

DPR dan MA tegaskan putusan bebas tak bisa digugat. SEMA 4/2026 beri kepastian hukum, jaksa dilarang banding/kasasi, terdakwa segera dibebaskan.

Komisi III DPR RI mengungkap 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.

Pantauan Kompas.com, massa demo 27 Agustus masuk ke jalan tol dengan menaiki gerbang pembatas antara Jalan Gatot Subroto dengan jalan tol dalam kota.

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) akan menggelar demo besar di DPR/MPR RI (27/8/2026). Mereka mendesak RUU Perampasan Aset, hukum mati koruptor, dan turunkan harga pangan.

Di tengah seruan aksi demonstrasi 27 Agustus 2026, muncul unggahan yang mengeklaim rombongan demonstran telah memasuki Jakarta menggunakan armada bus.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memerintahkan seluruh kader, termasuk menteri dan anggota DPR dari PAN, untuk memotong gaji sebulan membantu korban gempa NTT dan karhutla Kalimantan.

Polisi akhirnya membuka titik penyekatan di samping flyover Jalan Gerbang Pemuda belokan menuju depan Gedung DPR/MPR RI.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan dua narasumber terkait RUU Perampasan Aset batal hadir saat hendak rapat di Gedung DPR.

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini usul batas minimal PNS bisa mutasi jangan 10 tahun, tetapi cukup 5 tahun saja.

Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan sebut ada ratusan calon hakim lain yang juga tidak lolos, bukan hanya Albertina Ho.

"Saya ditanya-tanya di bawah pohon di rumah kakak saya. Tidak ada surat panggilan sebelumnya. Saat itu pikiran saya blank dan gemetaran," kata dia.

Massa Kamsri gelar aksi di DPR RI 27 Agustus, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.

Komisi III DPR menyetujui 14 calon hakim agung dan ad hoc setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan, termasuk tentara dan eks caleg Partai Golkar.