Ditemukan 1616 hasil dari pencarian "demonstrasi DPR, 27 Agustus, GERAM, tuntutan"
RUU Pengaturan Reforma Agraria resmi jadi RUU usul inisiatif DPR, akan mengatur pembentukan badan baru hingga redistribusi dan restitusi tanah.
Keterlambatan penyaluran maupun ketidaktepatan penghitungan DBH bisa mengganggu perencanaan anggaran daerah
Menurutnya, kebijakan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi sistem logistik nasional.
Mahfud mengatakan, dipublikasikannya draf RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari pembahasan yang mengedepankan partisipasi bermakna.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta para kader di Maluku untuk mempertahankan kursi DPR RI
Buruh kecewa melihat draft RUU Ketenagakerjaan karena sejumlah usulan belum terakomodir. Pemerintah berjanji membahasnya bersama DPR.
Transjakarta menyesuaikan layanan sejumlah rute bus akibat aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Pemerintah membuka donasi untuk korban gempa NTT. Menkes mengajak anggota DPR berharta besar untuk menyumbang.
Komisi XI DPR RI akan memutuskan hasil uji kepatutan calon pejabat BI dan membawanya ke Rapat Paripurna 1 September 2026. Ini prosesnya.
Wakil Ketua DPR RI menerima AMPB membahas RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi III Habiburokhman janjikan RUU ini disahkan paling lambat Desember 2026.
Kepala BNPP/Basarnas Marsekal Madya M Syafi'i mengungkapkan, pihaknya menangani 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga 15 Agustus 2026.
BEM UI gelar demo di Bundaran HI dengan sejumlah tuntutan. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa nilai merupakan hal yang wajar.
DPR RI resmi melantik Nessy Kalviya (Nasdem) dan Mesakh Mirin (PAN) sebagai anggota antarwaktu untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
DPR RI menyetujui 11 hakim agung dan 3 hakim ad hoc MA usai uji kelayakan di Komisi III. Di antaranya ada seorang TNI aktif.
Pimpinan fraksi-fraksi di DPR sepakat memulai rapat terbatas bahas revisi UU Pemilu dan pertemuan dengan parpol nonparlemen pada pekan depan.
Ketua DPR Puan Maharani mengungkap delapan masalah krusial yang jadi perhatian rakyat, mulai kasus hukum, PHK, BPJS, sampai karhutla.
Pimpinan DPR gelar audiensi dengan Koordinator Nasional Kepala Desa AMJ bahas penghematan anggaran serta aspirasi masa jabatan kepala desa.
Fraksi DPR RI mendukung pembaruan regulasi adminduk untuk memperkuat pelayanan publik, integrasi data, hingga perlindungan data pribadi.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan kepala SPPG sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam keracunan MBG.
Anggaran tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (02/09/2026).