Wamendagri meminta anggaran pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut untuk rujab Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud dibatalkan bila tak urgen.

Inspektorat Kabupaten Aceh Barat menggencarkan audit terhadap 18 desa atau gampong di sejumlah kecamatan.

Sebagai bentuk kepedulian, PAM JAYA akan memberikan bantuan dana kepada setiap penghuni rumah dinas yang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban.

Bendahara Desa Petir, Yolly Sanjaya, ditangkap Polres Serang usai 7 bulan buron. Diduga korupsi dana desa Rp 1 miliar dengan berbagai modus.

Program dana hibah Rp100 juta untuk RW di Kota Bekasi membawa dampak positif. RW 02 Jakasetia sukses manfaatkan anggaran untuk fasilitas dan transparansi.

DPRD Solo memberikan respons terhadap wacana Wali Kota Solo yang mewajibkan sistem nontunai atau cashless penyaluran dana hibah di seluruh OPD.

Wali Kota Solo Respati Ardi wajibkan hibah via transfer rekening usai kasus korupsi KONI Rp 1 M terungkap. Tak ada lagi uang tunai, kini audit ketat.

Pemkot Bekasi pastikan program dana hibah Rp100 juta untuk RW tetap berjalan sesuai tahapan perencanaan, meski sempat diusulkan ditunda DPRD.

Melalui fitur Life Goals di wondr by BNI, nasabah dapat menyusun rencana tabungan haji secara lebih realistis dan terukur.

Mantan kades di Sukabumi divonis 4 tahun penjara kasus korupsi dana BLT. Negara dirugikan lebih dari Rp 1,2 miliar.

Pemkab Bogor menyiapkan Rp 100 miliar untuk pembebasan lahan jalan khusus tambang.

Permintaan maaf Rudy Mas'ud memicu respons DPRD dan Kemendagri. Sorotan tertuju pada anggaran rujab Rp 25 miliar dan mekanisme pengelolaannya.

Pemprov Kaltim sedang mengkaji ulang anggaran renovasi rumah jabatan gubernur. Termasuk pengadaan kursi pijat dan akuarium.

Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Rencana Induk Rehabilitasi telah disetujui Bappenas.

MK menekankan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia selama keputusan presiden (keppres) pemindahan ke IKN belum terbit.

DPRD Kaltim belum menjadwalkan paripurna hak angket terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim yang menjadi sorotan.

Hakim MK Saldi Isra heran anggaran kampus dipakai bikin seragam hingga air mineral, padahal dosen non-PNS gajinya masih di bawah standar.

PMK 27 tahun 2026 bertujuan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran OJK.

APMK melaporkan polemik anggaran era Rudy Mas’ud ke Kejati Kaltim, termasuk mobil dinas Rp 8,5 miliar.

DPRD Jawa Barat dan delegasi Kongres China membahas pengawasan anggaran hingga peluang kerja sama pembangunan dan teknologi.