Pekerjaan meliputi rekonstruksi perkerasan jalan, pengecatan marka, hingga perbaikan pembatas jalan untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan.

KPK mengungkap modus pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) oleh oknum Imigrasi kepada para pihak swasta di Bali.

Dalam memeriksa biro jasa di Bali, KPK menemukan setoran uang pengurusan izin tinggal WNA dari Rp 100.000 hingga Rp 2,5 juta.

KPK mengusut dugaan permintaan fee sebesar 10 persen yang dilakukan eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono ke pihak swasta terkait proyek di lingkungan MPR.

KPK mendalami dugaan permintaan uang terkait pengurusan izin tinggal WNA yang dilakukan di Kantor Imigrasi (Kanim) Ngurah Ray dan Denpasar Bali.