Gubernur Kalteng tegaskan tidak merumahkan PPPK di tengah efisiensi anggaran dan pastikan hak pegawai tetap terpenuhi.

Wakil Ketua DPRD Jember sepakat kebijakan WFH ASN untuk menghemat BBM. Tapi, Bupati Jember juga diminta evaluasi program yang makan anggaran besar.

Pemprov Jabar alokasikan Rp 22 miliar untuk jasa kebersihan Masjid Raya Al Jabbar. Dedi Mulyadi ungkap gaji 273 petugas dan jaminan sosial.

Anggaran perjalanan dinas hingga fasilitas Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi direalokasi. Dana tersebut dipakai menata halaman Gedung Sate.

Gubernur Ahmad Luthfi akan merelokasi korban tanah gerak di Kampung Sekip, Semarang. Anggaran masih dibahas bersama Pemkot Semarang.

“Total anggaran Rp 25 miliar untuk yang lagi ramai pembangunan atau renovasi rujab itu, saya enggak ikut. Saya belum menanyakan juga,” ujar Hasanuddin

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menjelaskan anggaran Rp25 miliar tidak hanya untuk rumah dinas, tetapi juga mencakup pendopo dan fasilitas penunjang pemer

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud sebut anggaran renovasi rumah dinas gubernur Rp 25 miliar karena banyak yang sudah tidak layak.

Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo Soekartono nilai kemacetan parah saat mudik Lebaran di Gilimanuk-Ketapang lantaran kekurangan dermaga di Gilimanuk

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akan menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat mulai April 2026

Wagub Kaltim Seno Aji sebut anggaran fasilitas kepala daerah Rp 25 M hal lumrah. Ada pos akuarium air laut hingga ruang biliar. Simak detailnya!

Langkah tambah subsidi ditempuh untuk jaga harga BBM RI agar tidak naik di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Kemendagri harus menjadi pengawas bagi pemerintah pusat dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran di daerah berjalan.

Mendagri Tito Karnavian memberikan sejumlah saran kepada Pemda untuk mencegah PHK PPPK

Dedi Mulyadi memastikan bahwa anggaran penataan kawasan Gedung Sate berasal dari realokasi pengeluaran operasional gubernur.

Rupiah terus terdepresiasi! Bukan hanya faktor global, defisit fiskal dan subsidi BBM dalam negeri membebani, membuat mata uang Garuda terjun bebas.

Pemprov DKI mengalihkan anggaran tak prioritas ke subsidi pangan dan penyesuaian gaji PJLP sambil melakukan efisiensi belanja.

Banjir di Bandar Lampung terus berulang. Walhi Lampung soroti kegagalan Pemkot meski anggaran Rp 15 miliar digelontorkan.

Pengamat menilai DPRD Kaltim perlu menggunakan hak interpelasi untuk menguji anggaran rujab hingga fasilitas untuk kepala daerah.

BGN jelaskan anggaran EO Rp 113,9 miliar. Kebutuhan operasional, keterbatasan SDM, hingga strategi komunikasi jadi alasan utama.