Megawati Soekarnoputri menilai penegakan hukum di Indonesia seperti karet, ia menyinggung perlakuan negara terhadap Bung Karno pada masa Orde Baru.

Penurunan angka karhutla merupakan hasil dari intervensi teknis. Salah satunya, melalui sistem canal blocking.

Polda Jawa Barat menetapkan 2 orang tersangka kasus unggahan media sosial yang berkaitan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal nuklir Iran.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serius mempertimbangkan pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Ruben Onsu kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam kasus dugaan penipuan investasi. Pengacara mengaku belum tahu.

Hukum memelihara anjing dalam Islam memiliki pengecualian untuk kebutuhan tertentu. Lantas, benarkah malaikat tidak masuk rumah yang terdapat anjing?

Kemenhub angkat suara mengenai fenomena tag parkir atau klaim tempat parkir sebelum kendaraan datang.

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra tegaskan hukum tak pandang bulu dalam kasus tewasnya Bambang Setiawan pasca-demo DPR.

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan TPPU, tetapi belum jelas akan diperiksa untuk tersangka siapa.

Bupati Mentawai menyayangkan terhentinya pasokan internet lokal akibat kasus hukum Yogi Gilang. Ia harap sanksi administratif jadi solusi.

Karhutla terus berulang meski pelaku ditindak. Pakar menilai penegakan hukum harus menelusuri pihak yang menyuruh dan menikmati keuntungan.

Dua anak berhadapan dengan hukum (ABH) diamankan polisi setelah diduga membakar lahan kosong di Manggar, Belitung Timur.

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah membantah anggapan bahwa Sutrimo berstatus sebagai kepala rumah tangga (karumga).

Mudzakkir dari UII menilai istilah perampasan hanya berlaku dalam tahapan usai putusan pengadilan. Simak selengkapnya!

Victor Manbait angkat bicara soal pencabutan kuasa hukumnya di kasus dokter Icha. Ia pastikan pendampingan profesional dan kasus sudah masuk Tahap I.

Kejaksaan Agung siapkan 3 instrumen hukum untuk mengusut pelanggaran hukum terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhuta.

Memberikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak tidak boleh sembarangan dan harus penuh dengan tanggungjawab

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti semakin banyaknya jumlah siswa yang keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

JPPI mendesak penegakan hukum tegas terhadap pihak lalai di balik ribuan kasus keracunan MBG yang melonjak drastis di 36 provinsi.

Kementerian Hukum mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 837,185 miliar untuk tahun anggaran 2027.