Ketua DPR Puan Maharani mengungkap delapan masalah krusial yang jadi perhatian rakyat, mulai kasus hukum, PHK, BPJS, sampai karhutla.

Bertahan di suhu 15 derajat Arfak, Guru Iskandar perjuangkan pendidikan anak Papua yang belum tersentuh MBG!

Pimpinan DPR gelar audiensi dengan Koordinator Nasional Kepala Desa AMJ bahas penghematan anggaran serta aspirasi masa jabatan kepala desa.

Fraksi DPR RI mendukung pembaruan regulasi adminduk untuk memperkuat pelayanan publik, integrasi data, hingga perlindungan data pribadi.

Anggaran tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (02/09/2026).

Pagu anggaran Kemendikdasmen tahun 2027 naik Rp 2,86 triliun menjadi Rp 61,1 triliun.

Beredar hoaks yang mengeklaim Gibran menemui para demonstran di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Simak paparannya.

AMPB mendesak DPR RI segera sahkan RUU Perampasan Aset dengan tenggat 15 Desember, tuntut hukuman mati koruptor, dan kritik etika dewan serta aparat keamanan.

Soal Ketua DPR Puan Maharani yang tidak meneken surat komitmen RUU Perampasan Aset, Sekjen PDI-P menyatakan Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial.

Sebuah video yang diklaim menampilkan kerumunan massa demo DPR hari ini beredar di media sosial. Narasi dalam video itu keliru.

GRIB Jaya membantah keterlibatan anggotanya dalam kerusuhan di Pejompongan.

Menkomdigi menyoroti sejumlah siaran langsung aksi demonstrasi di depan Gedung DPR yang lebih berorientasi ke pencarian viralitas dan monetisasi.

Massa demonstrasi 27 Agustus masih bertahan di Jakarta Pusat, mengabaikan imbauan polisi. Mahasiswa dan elemen lain terlihat, bahkan ada yang pingsan karena kelelahan.

Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU Perampasan Aset harus menjadi titik balik pada 2026, demi negara yang kuat merampas hasil kejahatan.

Rombongan mahasiswa naik ke flyover Ladokgi karena Jalan Gerbang Pemuda arah Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, kembali diblokade polisi.

Massa aksi membakar sampah di depan gerbang Gedung DPR. Apinya lalu dipadamkan oleh salah satu polisi. Namun, hal itu ternyata membuat massa marah.

Komisi I DPR memanggil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas Supres mengenai permohonan persetujuan penjualan KRI Ki Hajar Dewantara.

DPR RI menggelar rapat paripurna bahas RUU Perampasan Aset, bertepatan dengan aksi demo 27 Agustus 2026 yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset.

Menko Polhukam Djamari Chaniago meminta anggota DPR RI menerima massa demo 27 Agustus hari ini, Kamis (27/8/2026).

Negosiasi berlangsung sekitar satu jam oleh Tim Advokasi AMPB Vander dan Humas AMPB Didik serta Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Elisa.