Pemerintah dan DPR sepakat guru berstatus PPPK, baik yang paruh waktu ataupun yang mau menjadi PNS, akan menjadi penuh waktu mulai 2027.

Prabowo ingin membentuk pengadilan ad hoc mengusut kerugian yang terjadi di BUMN. Menteri hingga Pimpinan DPR yang juga kader Gerindra merespons.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal minta 3 Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dicabut.

Komisi XI DPR RI belum terima Surat Presiden terkait penunjukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI.

DPR dan pemerintah ngebut selesaikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk pekerja transportasi online serta bahas masalah PPPK di daerah. Rapat koordinasi terus berlanjut.

KBPBI mengancam mengepung dan menduduki Gedung DPR/MPR RI jika UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan tidak berpihak kepada buruh.

Catatan berisi estimasi pembagian kuota haji tambahan muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan hari ini.

Untuk mengawal dan mengamankan jalannya aksi demonstrasi di tiga lokasi di Jakarta hari ini, total 760 aparat kepolisian disiagakan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta sekolah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menerapkan PJJ.

Pagu anggaran Perpusnas untuk 2027 jadi Rp 417,725 miliar dan usulan tambahan Rp 307,774 miliar disetujui DPR. Total Rp 725,470 miliar.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk daerah terdampak ISPA akibat karhutla, menyoroti penanganan cepat dan perlindungan warga rentan.

Sebanyak 322 orang ditangkap polisi terkait kerusuhan usai demo di depan Gedung DPR/MPR RI. Mereka terdiri dari 162 dewasa dan 160 anak.

Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor akan demo di DPR hari ini, Jumat (28/8/2026) sore. Mereka membawa enam tuntutan.

Kendati memerlukan waktu lama dalam pembahasannya, DPR menargetkan bahwa RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang pada Desember 2026.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi meminta masyarakat tidak menyebarkan ujaran kebencian di medsos.

Aparat penegak hukum dinilai harus mengetahui inti permasalahan agraria, sebelum menggunakan pendekatan pidana kepada masyarakat.

Aliansi GERAM siap gelar unjuk rasa besar di DPR RI pada 27 Agustus 2026. Mereka menuntut dialog langsung pimpinan dewan terkait 10 Tuntutan Rakyat dan ancam aksi lebih masif jika diabaikan.

Andre Rosiade meyakini, apa yang Bank Mandiri lakukan sudah sesuai prosedur.

Dugaan korupsi oleh Rektor Unsoed dalam proses penerimaan mahasiswa baru dinilai merupakan permasalahan serius, karena menyangkut soal keadilan.

Anggota DPR berharap langkah seleksi guru PPPK untuk menjadi bagian ASN pusat dapat mendistribusikan tenaga pendidik sesuai kebutuhan daerah.