Revisi UU Polri fokus pada batas usia pensiun dan penguatan pengawasan. Komisi III DPR RI menjaring masukan, tindak lanjut rekomendasi Presiden Prabowo Subianto.

Sudahkah Bhayangkara hari ini lebih dekat kepada rakyat dibanding setahun lalu? Beranikah menegakkan keadilan tanpa menunggu sorot kamera?

Litbang Kompas merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri) naik menjadi 71,5 persen pada April 2026.

Kapolri mengungkap kegiatan Bakti Kesehatan Polri telah melayani lebih dari 664 ribu orang. Kegaitan ini sediakan layanan pengobatan hingga khitanan.

Koalisi Masyarakat Sipil desak RUU Polri perkuat Kompolnas dengan kewenangan memadai dan independen.

Pigai berharap usulan masyarakat sipil mengisi jabatan utama di Polri dapat diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Desk Ketenagakerjaan Polri berhasil memediasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara PT Kerta Gaya Pusaka dan para pekerjanya yang terdampak PHK

Polri menaikkan pangkat 87 perwira tinggi sebagai bentuk apresiasi dan penguatan organisasi.

Kortastipidkor Polri geledah PT Wijaya Karya terkait dugaan korupsi proyek PG Assembagoes PTPN XI. Beberapa lokasi lain turut digeledah.

Wamenkum Edward bongkar alasan pembahasan RUU Polri cepat rampung. Fokus 7 materi baru, termasuk usia pensiun, afirmasi disabilitas, dan jaminan sosial anggota.

Kejagung angkat bicara soal peluang mengusut SPPG bentukan TNI-Polri dalam kasus korupsi MBG. Kejagung tegaskan hanya SPPG bermasalah yang diusut.

Presiden Prabowo mencopot Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dari Wakil Kepala BGN. Sebelum di BGN, ia duduki sejumlah jabatan di Polri.

Jika dibandingkan 2025, kinerja Polri saat ini dinilai semakin baik sebagaimana dinyatakan 80,6 persen responden berdasarkan survei Litbang Kompas.

Roy Suryo dan dokter Tifa, tersangka ijazah palsu Jokowi, tiba di RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan. Kedatangan mereka diwarnai protes Refly Harun.

Komisi III DPR RI dukung usulan tambahan anggaran Polri Rp 66,1 triliun untuk 2027. Demi persiapan Pemilu 2029, penguatan sarana & prasarana dinilai krusial.

Mahfud MD, mengkritik proses pengesahan Undang-Undang (UU) Polri yang tanpa partisipasi bermakna atau meaningful participation dari masyarakat.

UU Polri terbaru menambah tugas dan fungsi untuk Kompolnas, namun tidak dibarengi dengan penguatan kewenangan lembaga pengawas polisi itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan alasan pemerintah ingin anggota polisi aktif untuk mengisi jabatan sipil, termasuk di bidang pangan.

Jika mengacu pada usia pensiun pada UU Polri baru, Listyo Sigit masih dapat menjabat sebagai Kapolri sekitar tiga tahun lagi atau pensiun pada 2029.

Revisi UU Polri mulai dibahas di DPR, pemerintah menyerahkan 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke Komisi III DPR.