Banyaknya hal yang harus dipikirkan membuat dirinya merasa waktu berjalan begitu cepat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons permintaan Presiden Prabowo menaikkan anggaran mitigasi bencana. Ia akan tunggu perhitungan resmi dari BNPB.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono tanpak menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Pemerintah bersiap membatasi pembelian BBM subsidi bagi desil 10 dalam beberapa bulan kedepan uji coba.

Purbaya mengatakan, pembatasan tersebut nantinya dapat menyasar masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10.

Gaji ASN tetap disalurkan lewat BPD bukan Himbara seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pemerintah menyiapkan Rp5 triliun untuk BNPB. Menkeu Purbaya memastikan anggaran bisa ditambah jika dana tersebut tidak mencukupi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahas penanganan gempa NTT, nilai bisa menerapkan pendekatan seperti di Aceh.

Menkeu Purbaya menegaskan penyaluran BBM subsidi harus tepat sasaran, agar masyarakat berekonomi tinggi memakai BBM non subsidi.

Jika dana yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah akan menambah anggaran sesuai kebutuhan dan permintaan BNPB.

Purbaya menanggapi kasus dua pegawai DJP yang ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka.

Pemerintah akan meminta waktu untuk mendiskusikan rencana tersebut dengan parlemen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap untuk mengucurkan anggaran terkait bencana secara maksimal jika diminta BNPB.

Kementerian Keuangan membatasi bunga simpanan SMV menjadi 80% dari BI-Rate. Kebijakan ini diharapkan menekan 'cost of capital' perbankan dan mendorong intermediasi.

Pasalnya pemerintah, kata Purbaya , menyalurkan anggaran penanganan bencana melalui BNPB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penundaan kembali pajak marketplace di atas Oktober 2026 demi menjaga daya beli.

Menteri Bahlil tegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Kinerjanya dan Purbaya dinilai positif, fokus jaga APBN di tengah isu.

Kemenkeu dan DJP tegaskan pajak penghasilan sewa properti bukan aturan baru, melainkan optimalisasi PPh yang sudah ada. Penyewa tidak dikenakan.

Masalah bermula ketika Ruben Onsu saat itu sedang butuh uang pinjaman.

Purbaya mengakui masih terdapat kebocoran dalam penerimaan pajak.