Bupati Jembrana sebut perbaikan sekolah yang rusak berat akan diprioritaskan menggunakan APBD 2027. Tapi, akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU APBN soal anggaran MBG dan pendidikan. Ini poin-poin putusannya.

MK memberi waktu pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan sampai 2028, meski menyarankan agar pemisahan itu lebih baik dilakukan di APBN 2027.

MK memberikan waktu kepada pemerintah dan DPR untuk memisahkan anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan paling lambat padada APBN 2028.

Mahasiswa UI gelar aksi solidaritas kawal putusan MK terkait alokasi anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis, mendesak keadilan hak dasar pendidikan anak bangsa.

Mendagri Tito Karnavian minta Menkeu Purbaya setujui tambahan anggaran Rp6 T demi percepatan pemulihan 4 sektor prioritas pascabencana Aceh.

Pemerintah dan DPR RI berkomitmen menjaga konektivitas di wilayah 3TP dengan memastikan layanan angkutan perintis beroperasi hingga 2026, siapkan skema PSO.

Efisiensi anggaran hambat koleksi buku baru di Perpustakaan Pangkalpinang. Meski demikian, layanan mobil keliling tetap aktif.

Efisiensi anggaran membuat jumlah Paskibra Parepare tahun ini hanya 35 orang.

Kepala Perpustakaan Nasional mengungkapkan pemotongan anggaran di 2026 mengganggu pengiriman bantuan buku.

Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah berdampak pada TPP ASN dan PPPK di Pemprov Maluku. Enam bulan TPP ASN belum cair

Pada 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan sekitar Rp 500 miliar untuk pembangunan di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan prioritas peningkatan kualitas pendidikan pasca putusan MK yang memisahkan anggaran MBG dari pendidikan.

Putusan MK mengungkap 29 persen anggaran pendidikan 2026 dialokasikan untuk program MBG, dinilai tak sesuai mandat konstitusi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemangkasan anggaran pertahanan akan menjadi opsi jika kondisi fiskal sedang tertekan.

Menkeu Purbaya menjelaskan porsi anggaran pendidikan sempat turun di bawah 20 persen APBN akibat tambahan belanja negara di tengah tahun.

Saldi Isra menyoroti perubahan skema transfer ke daerah yang mengancam keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah, termasuk pembiayaan PPPK.

Danantara mengubah RKAT setelah pembentukan DSI dan DDMF. Airlangga menyebut struktur direksi dan komisaris DSI masih disusun.

Pemerintah menargetkan seluruh desa memiliki Kopdes Merah Putih dengan dukungan anggaran dari Kemendes PDT.

Istana Kepresidenan dan DPR merespons putusan MK yang memerintahkan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan.