Pemprov DKI menargetkan praktik open dumping di TPST Bantargebang berhenti total pada 2029 melalui penerapan sistem controlled landfill.

Seleksi mandiri Unja 2026 dilakukan dengan memanfaatkan skor resmi UTBK SNBT atau UTBK SMMPTN Barat Tahun 2026.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno tinjau kebakaran Gedung Bapenda. Ia pastikan data penting aman dan solusi WFH serta gedung alternatif bagi ASN disiapkan.

Sopir angkot M44 memberi tenggat sepekan kepada Pemprov DKI. Jika tuntutan soal trayek JakLingko tak diputuskan, aksi demo akan kembali digelar.

Pemprov DKI Jakarta mulai hentikan open dumping di TPST Bantargebang per 1 Agustus 2026. Lantas, apa itu open dumping dan mengapa harus diakhiri?

Warga Pulau Kelapa masih mengandalkan lahan wakaf untuk pemakaman karena hingga kini belum tersedia TPU milik Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta tingkatkan rencana penerbitan obligasi daerah menjadi Rp 5,6 triliun, diterbitkan bertahap untuk biayai proyek prioritas atasi banjir dan kemacetan.

Anggota DPRD DKI kecam keras promosi minuman beralkohol dengan tantangan hafalan Al-Qur’an di The Sounds Project Ancol. Mereka minta usut tuntas.

DKI Jakarta tidak mengalami kendala pembayaran gaji ASN usai pemerintah pusat memetakan 79 daerah yang membutuhkan tambahan anggaran.

DPRD DKI mengusulkan penundaan program beasiswa LPDP daerah dan mengalihkan anggarannya yang Rp100 Miliar untuk perbaikan sekolah rusak dan penambahan kuota sekolah swasta gratis.

DPRD DKI mengingatkan penggunaan dana obligasi daerah harus diawasi dan hanya dipakai untuk proyek infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat.

DLH DKI Jakarta targetkan tumpukan sampah di Hutan Kota Penjaringan rampung dalam 45 hari. Penanganan lintas sektoral dikerahkan untuk solusi tuntas.

Pemprov DKI menggunakan geomembran untuk mengurangi bau dan air lindi di TPST Bantargebang sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah.

Sejumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta.

DPRD DKI mempertanyakan keberadaan sistem peringatan dini banjir yang dibiayai utang Rp 250 miliar. Audit hingga penyelidikan pun didesak.

Dishub DKI dan Transjakarta akan gelar pertemuan dengan sopir angkot M44 pekan depan. Ini tindaklanjut setelah demo terkait rute yang bersinggungan di Stasiun Tebet-Karet.

Gubernur DKI Pramono Anung jelaskan alasan terbitkan obligasi daerah Rp3,5 triliun dengan tenor minimal 7 tahun untuk proyek jangka panjang.

Dishub DKI luncurkan call center 1500813 "Satu Nomor Solusi Transportasi Jakarta", berikan 5 layanan gratis termasuk pemanduan jenazah, 24 jam respons cepat!

DPRD DKI mendukung rencana obligasi Rp 5,2 triliun, namun menegaskan akan mengawal proses hingga penggunaan dana agar tepat sasaran.

DPRD DKI Jakarta mengingatkan pengelolaan obligasi Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 3,5 triliun diawasi secara ketat karena jangka waktunya 7 tahun.