Menurut DPRD DKI, jika masyarakat nantinya diminta membayar lebih mahal, maka kualitas layanan juga harus ikut meningkat.

Ita Khairaini, guru PNS di Aceh Timur, menyulap garasi rumahnya menjadi Taman Baca Masyarakat (TBM) Saleum Cahaya demi minat baca anak.

Sejumlah wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat mulai dingin karena bediding, bahkan ada yang suhunya 5 derajat Celsius.

Pemprov DKI Jakarta mulai hentikan open dumping di TPST Bantargebang per 1 Agustus 2026. Lantas, apa itu open dumping dan mengapa harus diakhiri?

Warga Pulau Kelapa masih mengandalkan lahan wakaf untuk pemakaman karena hingga kini belum tersedia TPU milik Pemprov DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli meminta usulan tarif Mikrotrans atau JakLingko sebesar Rp 2.000 dikaji kembali.

Berkurangnya beban subsidi akan memberi ruang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran ke program-program prioritas lainnya.

DKI Jakarta wajibkan pilah sampah dari rumah imbas penutupan TPST Bantargebang 2026. DLH godok sistem pengangkutan terpilah agar tidak tercampur di gerobak.

DPRD DKI mengusulkan penundaan program beasiswa LPDP daerah dan mengalihkan anggarannya yang Rp100 Miliar untuk perbaikan sekolah rusak dan penambahan kuota sekolah swasta gratis.

DPRD DKI mengingatkan penggunaan dana obligasi daerah harus diawasi dan hanya dipakai untuk proyek infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat.

DLH DKI Jakarta targetkan tumpukan sampah di Hutan Kota Penjaringan rampung dalam 45 hari. Penanganan lintas sektoral dikerahkan untuk solusi tuntas.

Pemprov DKI menggunakan geomembran untuk mengurangi bau dan air lindi di TPST Bantargebang sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah.

Sejumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta.

DPRD DKI mempertanyakan keberadaan sistem peringatan dini banjir yang dibiayai utang Rp 250 miliar. Audit hingga penyelidikan pun didesak.

MTZ DPRD DKI usulkan pembahasan bersama daerah Bodetabek terkait rencana kenaikan tarif Transjabodetabek. Tujuannya, biaya tak membebani penumpang atau DKI.

Gubernur DKI Pramono Anung jelaskan alasan terbitkan obligasi daerah Rp3,5 triliun dengan tenor minimal 7 tahun untuk proyek jangka panjang.

DPRD DKI Jakarta akan membahas dugaan kecurangan sopir JakLingko yang tap kartu sendiri bersama BUMD dan Dishub DKI.

mendesak Inspektorat DKI mengaudit standar keselamatan seluruh proyek Pemprov usai balita 4 tahun tewas terperosok ke lubang proyek di Tebet.

DPRD DKI Jakarta mengingatkan pengelolaan obligasi Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 3,5 triliun diawasi secara ketat karena jangka waktunya 7 tahun.

Pemprov DKI berencana menerbitkan obligasi daerah Rp 3,5 triliun pada 2027 untuk membiayai pembangunan fasilitas publik.