Timwas Haji DPR RI mendesak pemerintah cermat dalam penetapan BPIH mendatang, pertimbangkan geopolitik hingga kesehatan jemaah.

Anggota DPR mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Kondisi di Kalimantan memburuk, jutaan warga terdampak kesehatan.

Rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok dipulihkan kembali hari ini oleh Polda Metro Jaya dan Bank Mandiri.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah mempercepat penanganan sekolah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meragukan BPOM dapat menekan kasus keracunan dalam program MBG.

Legislator Golkar Hanan A Rozak menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR 2024-2029 menggantikan Panggah Susanto.

Sehari setelah merdeka, Indonesia belum punya lembaga. Komite Nasional hadir membantu Presiden hingga kelak menjadi cikal bakal parlemen.

Kerumunan orang dalam video itu adalah warga Tijuana yang sedang menyaksikan tim nasional Meksiko bertanding di Piala Dunia 2026.

Pimpinan DPR RI, menteri Kabinet Merah Putih, KPA mengadakan pertemuan membahas percepatan penyelesaian konflik agraria yang mendesak.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini sebut proses hukum terhadap kasus keracunan dalam program MBG bergantung temuan penegak hukum.

Ketua DPR Puan Maharani melaporkan kinerja DPR RI 2025-2026, yakni mengesahkan 16 RUU menjadi undang-undang, dalam rapat paripurna HUT DPR.

Kewenangan DPD dalam pembentukan UU kembali dipersoalkan di MK. Simak selengkapnya di sini.

Warga Pati melalui Forum Komunikasi Rakyat Pati temui pimpinan DPR sampaikan keresahan atas polarisasi dan berita negatif, berharap aspirasinya dikawal.

Anggota DPR mendesak denda dan pencabutan izin beras fortifikasi tak bermutu. Mentan Andi Amran siap berantas mafia demi penanggulangan stunting.

Anggota DPR Eva Stevany Rataba jadi sorotan karena terdaftar di Desil 4 DTSEN. Ia membantah terima bansos, dan kini sudah dipindahkan ke Desil 10.

KPK mendukung penuh RUU Perampasan Aset untuk efek jera koruptor dan pulihkan keuangan negara. DPR targetkan pengesahan Desember 2026 dengan waktu terbatas 8 minggu.

Teintegrasi yang dimaksud adalah Kopdes harus terhubung dengan BUMN, perbankan, lembaga pembiayaan, badan usaha swasta, hingga sektor pangan.

Keberanian mengambil komitmen mengenai UU Perampasan Aset dapat dibaca sebagai risiko politik seorang penjaga gawang Presiden di parlemen.

Anggota DPR meminta Imigrasi tidak hanya bertindak jika ada kasus WNA viral saja tapi juga harus proaktif seperti yang dilakukan di Canggu Bali.

RUU Perampasan Aset kini di tangan DPR. Qodari sebut Prabowo punya komit yang sama dengan aspirasi masyarakat.