Pemerintah pangkas anggaran K/L dan batasi pengajuan baru demi disiplin fiskal di tengah kenaikan harga minyak global. Menkeu Purbaya pastikan ekonomi tetap terjaga.

Pemerintah perlu memastikan bahwa arus modal asing tidak hanya masuk, tetapi juga “terkunci” dalam aktivitas ekonomi riil.

BGN membentuk tim optimalisasi penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar anggaran negara lebih efisien.

Pemkab Malang tidak akan membuka formasi seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2026

Proyek ini diketahui telah mengalami penundaan sejak awal 2020-an dan hingga kini belum juga menarik minat investor untuk dilelang.

Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 24,8 triliun untuk sekolah keagamaan.

Ini adalah salah satu usulan anggaran militer terbesar dalam sejarah AS, dan tertinggi sejak Perang Dunia II.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menjamin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan dipecat. Kebijakan efisiensi anggaran nasional dipastikan tak berdampak.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, akan kembali menerapkan WFA bagi ASN demi efisiensi anggaran. Ia juga mendorong Forkopimda untuk menggunakan sepeda dan transportasi umum.

Pemkab Banyumas batasi perjalanan dinas maksimal 4 orang. Tekan biaya hotel demi efisiensi anggaran.

KSP tegaskan anggaran pendidikan tak berkurang, justru diperkuat melalui revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat. Simak informasinya!

Pemerintah mengintensifkan penghematan anggaran di berbagai kementerian dan daerah. Langkah efisiensi ini merespons tekanan ekonomi global.

Dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi, warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM yang selama ini mereka pakai dan enggan downgrade.

Proyek pembangunan gedung lembaga negara tersebut tetap menjadi prioritas dan terus berjalan sesuai rencana.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo diduga meminta jatah hingga 50 persen dari penambahan anggaran sejumlah OPD. Simak informasinya!

Deddy Sitorus mengusulkan anggaran MBG dapat dipakai untuk membantu pembangunan pascabencana banjir Sumatera.

Hingga saat ini program Sekolah Rakyat masih berjalan sesuai perencanaan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.

BGN memastikan setiap penggunaan anggaran program MBG dilakukan lewat mekanisme berlapis, termasuk persetujuan Kementerian Keuangan.

Kebutuhan anggaran untuk penanganan masalah abrasi di seluruh pesisir Bali mencapai sekitar Rp 4 triliun.

DPRD Bali memangkas anggaran Rp 21 miliar akibat efisiensi, terutama perjalanan dinas. Dana dialihkan untuk pembangunan TPA Suwung, namun kinerja Pansus tetap terjaga.