Penanganan karhutla tidak boleh berhenti terhadap pemadamannya saja, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap memperoleh layanan pendidikan.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta penggunaan dana kebencanaan diawasi ketat, menyusul adanya OTT KPK di BNPB.

Ingin tahu apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH BPNT Oktober 2026? Cek status PKH BPNT tahap 4 2026 lewat HP dengan NIK KTP di sini.

Demo mahasiswa BEM SI digelar hari ini di depan Gedung DPR Jakarta. Simak lokasi, jam aksi, 4 tuntutan, dan alternatif jalan untuk pengendara.

Anggota DPR Daniel Johan dan elemen masyarakat mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Dampak luas, korban jiwa, dan kerugian ekonomi jadi alasannya.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraeni dorong penguatan ekosistem pertahanan nasional dan SDM TNI, seiring modernisasi alutsista di HUT ke-81 TNI.

Ketua F-PKB DPR Muhammad Khozin desak Kemendagri tindaklanjuti polemik studi referensi DWP Tulungagung ke Wonosobo, soroti kegiatan piknik berkedok formal & desak efisiensi anggaran.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong Pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia yang batal menjalankan umrah pascaserangan Houthi.

Anggota DPR mengusulkan agar anak-anak dan orang yang sudah tua diungsikan ke lokasi aman asap karhutla.

Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mendesak pihak militer maupun sipil yang terlibat di markas judol pada rumah perwira TNI ditindak tegas.

Wacana penambahan 11 kursi anggota DPR RI muncul dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Ini demi penataan dapil dan penguatan keterwakilan wilayah, kata Aria Bima.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti masukan PBB terkait keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Simak di sini.

Krisis kabut asap lintas batas akibat karhutla resmi masuk agenda KTT ASEAN ke-49 di Manila. Indonesia tegaskan komitmen dan penuhi kewajiban pelaporan ke ASEAN.

Jumlah korban meninggal dunia akibat karhutla di kawasan Bromo sebanyak lima orang. DPR RI minta ada evaluasi tentang keselamatan

Anggota DPR mendesak pemerintah kerahkan seluruh kekuatan atasi karhutla yang meluas, lindungi kesehatan warga, dan tindak pelaku.

Kekejaman pelaku mulai dari membunuh hingga memusnahkan jasad korban di Madiun haruslah ditindak tegas dengan hukuman maksimal.

Anggota DPR Sarifuddin Sudding mendesak pengusutan suap izin konsesi karhutla, bukan hanya sanksi administrasi pencabutan izin perusahaan.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menolak usulan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan bahwa kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah manfaatkan fasilitas publik sebagai shelter bebas asap (Clean Air Shelters) untuk lindungi warga terdampak karhutla.

Lalu Hadrian Irfani menyebut Indonesia belum memiliki regulasi resmi terkait penyetaraan ijazah dari luar negeri yang dianggap sah oleh negara.