Anggota DPR mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Kondisi di Kalimantan memburuk, jutaan warga terdampak kesehatan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah mempercepat penanganan sekolah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meragukan BPOM dapat menekan kasus keracunan dalam program MBG.

Anggota DPR meminta Imigrasi tidak hanya bertindak jika ada kasus WNA viral saja tapi juga harus proaktif seperti yang dilakukan di Canggu Bali.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mendesak pemerintah segera mencairkan anggaran Rp 290 miliar untuk atasi Karhutla Kalimantan yang kian parah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini sebut proses hukum terhadap kasus keracunan dalam program MBG bergantung temuan penegak hukum.

Anggota DPR mendesak denda dan pencabutan izin beras fortifikasi tak bermutu. Mentan Andi Amran siap berantas mafia demi penanggulangan stunting.

Aplikasi Cek Bansos berguna untuk mengecek golongan desil masyarakat Indonesia secara online dan cepat.

BPS menjelaskan posisi desil keluarga dalam DTSEN bisa berubah karena kondisi sosial ekonomi dan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain.

Ia mempertanyakan mengapa data tersebut sudah beredar.

Ada satu angka yang belakangan semakin sering muncul dalam perbincangan mengenai bantuan sosial, pendidikan, hingga subsidi energi: desil.

Kepala Bakom RI, M Qodari, mengatakan desil bukan penentu tunggal masyarakat mendapat bansos. Dia bicara kasus Timbul, tukang becak di Yogyakarta.

Tenaga ahli Kemensos menyebut desil bukan ukuran menentukan seseorang kaya atau tidak, hanya membagi peringkat kesejahteraan tertinggi hingga terendah

Data desil dipakai untuk mengatur subsidi dan bansos, tetapi sejumlah warga mengaku status kesejahteraannya tak sesuai kondisi ekonomi.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah terlalu ceroboh dalam menempatkan masyarakat ke dalam kelompok desil kesejahteraan.

Kontradiksi. Kemarin menolak didata. Sekarang meminta data diperbaiki. Masyarakat mulai memahami bahwa data memiliki konsekuensi.

Negara secara sadar atau tidak sedang melembagakan bentuk stratifikasi sosial baru secara administratif.

Mahasiswa penerima KIP Kuliah doliluh berdasarkan kelompok kesejahteraan yang dibuat ketentuannya oleh pemerintah atau desil

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyoroti desil tak cukup jadi patokan penerima bansos. BPS juga tegaskan desil bukan ukuran mutlak kemiskinan.

Pemerintah diminta bentuk timsus evaluasi desil terkait anomali yang mengancam hak penerima bansos dan KIP, serta kualitas data tak akurat.