Massa buruh dari Tangerang hingga Serang konvoi menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026) untuk menggelar aksi.

Partai politik koalisi pengusung Gibran dinilai dapat menyampaikan hak menyatakan pendapat usai DPR menyelesaikan masa reses pada 9 Oktober 2026.

The brutality of the perpetrator, from murder to disposing of the victims' bodies in Madiun, must be addressed with maximum punishment.

Komisi bidang olahraga meminta Kemenpora memberikan perhatian kepada atlet selam asal Jepara, Syabilla, yang tewas saat mengikuti Porprov Jateng.

Sanksi administratif dinilai tidak sebanding dengan dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta anak-anak yang diduga terlibat dalam kasus meninggalnya anak disabilitas untuk diawasi.

Anggota DPR Daniel Johan mengusulkan pemerintah mendirikan kamp sementara untuk tempat tinggal warga agar tidak terkena dampak karhutla.

Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti kembali mengkaji wacana kebijakan tidak naik kelas agar tidak jadi beban siswa.

Terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual di sejumlah pondok pesantren belakangan ini masih menyisakan masalah bagi sebagian penyintas.

Anggota DPR BHS menyoroti vitalnya peran nelayan dalam keselamatan korban kecelakaan kapal di Indonesia serta kritik kesiapan tim penyelamat dan kebijakan Kemenhub.

Sebanyak 11.261 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (6/10/2026).

DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi UU, memisahkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi.

Baleg DPR dan pemerintah setujui RUU Satu Data Indonesia. Atur tata kelola data nasional, DDN, lembaga penyelenggara, keamanan, hingga sanksi. Siap jadi UU!

Massa mahasiswa yang hendak berunjuk rasa mulai berdatangan ke depan area gerbang utama Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026) siang.

RUU Pembentukan Undang-Undang akan mengatur mekanisme penggunaan AI dalam pembentukan UU. DPR boleh gunakan AI untuk bikin UU, tetapi ada batasannya.

Pembalut ditegaskan bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan.

Anggota DPR Jazuli Juwaini optimistis revisi UU Pemilu dapat rampung dalam waktu satu bulan, tak masalah pembahasan menunggu masa reses DPR berakhir.

Anggota DPR dari Fraksi PKB Mafirion Syamsuddin Rogo mendesak Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI investigasi penggeledahan di Ponpes Sukoharjo.

DPR menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi dalam mekanisme baru impor minyak, BBM, dan LPG oleh Lemigas.

Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.