Mentan Amran Sulaiman bertekad memberantas mafia beras fortifikasi dalam 3 minggu. 80% beras tak standar, harga melambung tinggi.

Nenek di Sleman kaget sertifikat tanah suami beralih nama dan jadi agunan bank.

Praktik dokter ilegal dua WN Vietnam di Jakarta Selatan terbongkar setelah Imigrasi menerima laporan melalui Instagram. Keduanya dideportasi.

Eks Wamenlu Dino Patti Djalal mengungkap pelaku mafia tanah atas nama Topan/Taufan alias Mustofa alias Ali Topan beraksi lagi.

Rokok ilegal menyasar remaja di Jakarta. Harga terjangkau serta pengaruh teman menjadi pemicu, dengan risiko penyakit serius dan adiksi nikotin.

Gubernur Maluku Utara mendesak KKP tertibkan rumpon ilegal yang sulitkan nelayan. KKP berjanji akan bertindak tegas mulai bulan depan.

Masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Kebijakan plain packaging rokok menuai penolakan Kemenperin dan DPR. Dikhawatirkan memicu peredaran rokok ilegal, mengancam industri, dan penerimaan negara.

DPRD Semarang mendesak Pemkot panggil pengusaha tambang terkait kerusakan Jalan Kalipancur.

Sebanyak 29 dari 81 pekerja tambang timah apung di Pangkalpinang dinyatakan positif narkoba setelah menjalani tes urine mendadak.

Meninjau blok tambang rakyat di Kecamatan Lantung, Bupati Sumbawa tegaskan pertambangan harus punya izin. Dia juga sebut akan tertibkan soal TKA.

Warga Desa Sambeng, Magelang, menolak tambang pasir di Sungai Progo. Mereka khawatir penambangan mengancam mata air dan wisata sungai.

MUI menghormati putusan MK tentang izin tambang ormas, menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang bersih

Di Kabupaten Barito Utara sendiri deforestasi terjadi sebesar 29.632 hektar dengan penyumbang terbanyak datang dari sektor perkebunan.

Lebih dari 1.070 pekerja tambang di Kaltim kehilangan pekerjaan akibat ketidakpastian perpanjangan IUP.

Presiden Prabowo Subianto perintahkan perusahaan pemegang IUPK untuk hilirisasi atau hadapi sanksi. Pembahasan mencakup BBM bersubsidi dan listrik di Kalimantan.

Putusan MK soal pemberian izin tambang lewat skema prioritas langsung menuai respons dari Muhammadiyah dan PBNU, dua ormas keagamaan terbesar.

Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Muhammadiyah belum diberikan izin mengelola konsesi tambang.

Kejagung ungkap nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Murung Raya, Kalteng sebesar Rp 17,7 triliun.

Apindo mengungkap gelombang PHK di sektor tambang Kaltim dipicu RKAB yang belum tuntas, pemangkasan kuota produksi, hingga tekanan ekonomi global.