Komnas HAM mengapresiasi penambahan anggaran sebesar Rp25 miliar memperkuat fungsi pemajuan HAM di Indonesia.

Pria di Grobogan mencuri emas senilai Rp 100 juta milik bos roti. Pelaku mengetahui keberadaan perhiasan setelah melihat status WA korban.

Amran mengatakan, ada beberapa persoalan anggaran yang dibahas dengan Purbaya.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemda segera serap anggaran Rp 760 M untuk penanganan karhutla dan perkuat pencegahan.

Pemerintah mulai menghitung anggaran program kuliah gratis di PTN termasuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK negeri.

Kabut asap karhutla menyelimuti Papua Barat. Aktivitas penerbangan jadi terganggu

Pernyataan bersama 12 Menlu menarik perhatian karena dukungan solusi dua negara mulai disertai tekanan politik dan ekonomi terhadap Israel.

Pemerintah matangkan rencana jalur kereta api Kalimantan untuk logistik CPO dan batu bara. Kebutuhan anggaran jumbo dihitung cermat.

Pusat semakin mengetahui banyak hal tentang desa, sementara desa semakin sedikit menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya.

Ekonom sarankan BSU Rp 12 T difokuskan cegah PHK & ciptakan lapangan kerja baru, bukan subsidi langsung. Angka PHK yang tinggi jadi sorotan utama.

BPGMN, lembaga baru khusus mencegah dan menangani karhutla, diisi oleh ilmuwan dan tenaga profesional.

Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan guna membantu mengatasi defisit yang dialami.

Program Jaksa Sahabat Pendidik hadir untuk membantu sekolah mengelola anggaran sekaligus membuka kanal pengaduan dugaan penyimpangan.

Kemensos menegaskan Sekolah Rakyat bukan pesaing sekolah negeri atau ancaman dalam hal anggaran pendidikan sekolah negeri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut anggaran pertahanan Indonesia termasuk yang paling kecil di ASEAN, tak sampai 2 persen dari PDB.

Banggar DPR dan pemerintah menyepakati Rp 23 triliun untuk gaji PPPK 2027. Pembiayaan yang selama ini ditanggung daerah dialihkan ke pusat.

Anggaran BNPB sejak tahun 2016 hingga 2026 tergolong sangat kecil.

Wacana obligasi daerah mengemuka di tengah tekanan fiskal. Pengamat menilai skema ini bisa menjadi solusi, tetapi tidak cocok untuk semua daerah.

Prabowo pangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2026 memicu kekhawatiran sentralisasi dan korupsi. Benarkah langkah ini demi efisiensi atau justru ancaman bagi pembangunan daerah?

LPS reformasi anggaran dari SBM ke SBK demi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Pendekatan berbasis kinerja ini akan diterapkan bertahap.