Apakah pergantian nama provinsi sungguh jadi kebutuhan publik yang mendesak, atau sekadar simbolisme politik yang dibungkus romantisme sejarah?

GitLab pangkas jumlah karyawan lewat PHK. Dana yang dihemat akan dialihkan untuk pengembangan teknologi berbasis AI.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) memutuskan tidak membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026

KPPOD usul Pilkada dibiayai penuh oleh APBN, bukan APBD, agar tidak terganggu refocusing dan realokasi anggaran daerah.

Trik Menkeu Purbaya akselerasi ekonomi tanpa harus gunakan tambahan anggaran.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap pemerintah akan kembali efisienkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Capai Rp 75 triliun.

Persoalan tidak terletak pada desain sistem atau tata kelola yang dibangun, melainkan pada celah integritas individu menyalahgunakan kewenangan.

Dua tersangka yang merupakan mantan pengurus KONI Solo tersebut menyalahgunakan dana hibah Pemkot Solo tahun anggaran 2021-2024.

Mendagri Tito pastikan Pemda Berprestasi 2026 diganjar insentif fiskal Rp1 triliun dari DID. Penilaian kini regional, adil bagi daerah fiskal kecil.

Pemprov Sumut akan merenovasi 21 puskesmas di 17 kabupaten, tetapi Tapsel tidak masuk daftar meski kasus ibu hamil ditandu sempat viral.

Pemkab Bandung Barat memperketat aturan mengenai gratifikasi, sah satunya aturan pembatasan nominal hadiah pernikahan.

Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

Ketergantungan pada utang konsumtif sudah jadi pola bertahan hidup harian bagi banyak rumah tangga di Indonesia.

Menkeu Purbaya memastikan anggaran alutsista sangat signifikan untuk memperkuat pertahanan RI, selaras dengan keinginan Presiden Prabowo.

“Mulai Rp 450 juta. Kalau kita lihat di RUP, memang tertulis belanja pakaian kepala daerah. Tapi itu hanya penamaan dalam sistem,” kata Astri

Dispora Riau membatalkan Popda dan Peparpeda 2026 akibat keterbatasan anggaran di tingkat provinsi maupun daerah.

KSP Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurrachman menyebut anggaran revitalisasi sekolah berasal dari efisiensi anggaran dan sitaan koruptor.

Anggaran BP3MI Nunukan dipangkas 30 persen! Kini hanya PMI "overstay" yang ongkos pulangnya ditanggung negara, sisanya harus mandiri.

Wamen PU Diana Kusumastuti mengungkap, penanganan 136 titik perlintasan sebidang di jalan nasional membutuhkan anggaran Rp 30 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memprioritaskan dana untuk beberapa terkait madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN)